Menteri Jonan Emoh Beri Insentif Energi Alternatif

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Irfan Zainuddin meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Tomohon Sulawesi Utara. TEMPO/Larissa Huda

    Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Irfan Zainuddin meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Tomohon Sulawesi Utara. TEMPO/Larissa Huda

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan mengatakan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) tidak perlu insentif. "Yang perlu itu semangat agar semakin lama semakin efisien," kata dia di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2017.

    Jonan mengatakan pemerintah tidak bermaksud membuat produsen merugi. Menurut dia, tugas pemerintah adalah membuat kewajaran untuk konsumen dan produsen. "Kami coba fair saja," kata dia.

    Baca:
    Jokowi: Kita Belum Serius Memperhatikan Energi Terbarukan
    Besok, Suzuki Akan Luncurkan New Carry Pick Up

    Kewajaran yang dimaksud adalah kewajaran harga. Harga jual energi ke masyarakat harus terjangkau. Jonan mencontohkan harga jual listrik dari tenaga surya di Abu Dhabi. Di sana, listrik dijual seharga US$ 2,99 sen per kwh. Sementara di Indonesia, harganya US$ 15-18 sen per kWh.

    Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi Terbarukan, Halim Kalla, sebelumnya menyampaikan subsidi bagi pengusaha di bidang energi baru dan terbarukan tetap diperlukan. Halim mengatakan pemerintah perlu memberikan subsidi agar harga bisa menguntungkan dari sisi pengusaha dan pemerintah.

    Ia optimistis harga tak akan selamanya tinggi. "Sekarang energi baru dan terbarukan di sini masih baby. Nanti kalau sudah mature harga bisa turun," kata dia.

    Simak:
    BPH Migas Pertanyakan Impor Solar Pertamina
    Besok, Jaguar XF 2.0 Black Jack Diluncurkan

    Halim mengatakan perbandingan dengan Abu Dhabi tidak setara. Harga jual listrik yang rendah di UEA bisa didapat karena pembangunan pembangkit EBT di sana lebih mudah. "Tanah mereka disediakan, listrik juga tinggal ambil," katanya.

    Sementara di Indonesia, infrastruktur beberapa daerah belum mendukung kemudahan investasi, seperti akses terpencil hingga jalan yang rusak. Selain itu, pemerintah tidak menjamin lahan dan listrik sebagai penunjung penting pembangunan pembangkit.

    Menurut Jonan, jika pemerintah Indonesia memberikan insentif serupa Abu Dhabi, harga listrik dari tenaga surya memang bisa turun. "Mungkin kalau direfleksikan semua harganya bisa US$ 5-6 sen, bukan US$ 17 sent per kwh," kata dia. Sementara Halim Kalla menilai feed in tariff listrik yang ideal ialah US$ 15 sen per kwh.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.