TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah AAGN Puspayoga menyatakan dukungannya dan berjanji memberikan fasilitas sesuai kewenangannya untuk menyukseskan kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE bagi pelaku UKM.
“Contoh UKM produktif ini nanti kita fasilitasi bagaimana bahan-bahan baku yang datang dari luar ini bisa kita berikan insentif,” katanya, Jumat, 20 Januari 2017.
Puspayoga juga menekankan pentingnya para pelaku UKM di Desa Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, selaku penerima fasilitas KITE UKM, yang selama ini melayani pasar ekspor untuk berkoperasi. Pihaknya berjanji pula akan memperkuat kelembagaan koperasi yang sudah terbentuk di wilayah tersebut.
“Ada satu badan usaha yang mengelola di sini dalam bentuk koperasi kemudian mengkoordinasikan para perajin, mengumpulkan hasil kerajinan, kemudian mengekspor, kemudian mengurus dari segi pembiayaan, semua terkoordinasi,” katanya.
Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan pihaknya siap mendukung upaya pengembangan UKM salah satunya melalui KITE yang merupakan sebuah bentuk insentif fiskal yang diberikan Pemerintah melalui Direktorat Bea dan Cukai berupa pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk (BM) dan/atau serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN barang mewah yang tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
“Kita perlu memberikan dukungan dalam bentuk paket, seperti kebijakan one stop service untuk IKM agar masing-masing pihak tidak jalan sendiri-sendiri. Dari hulu ke hilir," katanya.
Kedatangan Menteri Puspayoga dan sejumlah pejabat terkait sehari sebelumnya ke desa tersebut merupakan langkah persiapan menjelang peluncuran program KITE yang akan dilaksanakan di Desa Cepogo dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini.
KITE dibutuhkan oleh UKM yang berorientasi ekspor untuk mendukung kemudahan usahanya sehingga semakin berkembang di pasar ekspor.
