TEMPO.CO, Jakarta - Kejelasan integrasi subsidi listrik dan gas ke Kartai Keluarga Sejahtera (KKS) masih mengambang. Presiden Joko Widodo memilih untuk menunda pengambilan keputusan perihal rencana integrasi itu. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, akan ada rapat lanjutan terkait hal tersebut.
"Nanti dibahas lagi. Gambaran (integrasinya akan seperti apa) pun belum ada," ujar Jonan saat dicegat awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2017.
Baca : Izin Ekspor Konsentrat Diperpanjang, Darmin: Kita Realistis
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo menyebut penyaluran subsidi energi selama ini kerap tak tepat sasaran. Sebagai contoh, dari 46 juta rumah penikmat subsidi listrik 450 VA dan 900 VA di 2016, 19 juta di antaranya adalah rumah tangga mampu. Padahal, seharusnya, hanya rumah tangga terdaftar miskin di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan saja yang bisa mendapat subsidi itu.
Sementara itu, KKS adalah adalah kebijakan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di awal pemerintahannya, bersama Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Presiden Joko Widodo memiliki ide untuk membatasi penyaluran subsidi kepada pemegang KKS saja agar terjamin tepat sasaran. Adapun subsidi energi untuk 2017 adalah Rp32,3 triliun untuk LPG 3 kilogram dan Rp45 triliun untuk listrik 450-900VA.
Jonan menjelaskan bahwa solusi yang dicari presiden bukan membatasi pembelian listrik 450-900 VA atau gas LPG 3 kilogram pada pemegang KKS saja. Sebaliknya, solusi yag dicari adalah memastikan produk itu bisa dibeli semua pihak, namun hanya pemegang KKS yang bisa mendapatkan harga subsidi. "Keliru kalau cara berpikirnya dibuat sistem di mana hanya yang punya KKS yang bisa beli. Tapi, ini belum diputuskan," ujarnya.
Baca : Izin Ekspor Konsentrat Diperpanjang, Darmin: Kita Realistis
Menteri Sosial Khofifah menambahkan bahwa para stakeholder terkait seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, PLN, dan Pertamina juga akan membahas kembali integrasi subsidi energi dengan KKS. Hal ini mengingat target penerima subsidi tiap jenis energi berbeda-beda dan lebih besar dibandingkan jumlah Peserta Keluarga Harapan (keluarga kurang mampu) yang hanya 6 juta.
"LPG penerimanya sampai 55 juta rumah tangga, listrik 45,1 juta rumah tangga. Integrasinya butuh waktu karena banyak data yang harus disesuaikan," ujar Khofifah. Perkiraannya, dalam sebulan sudah ada gambarannya.
Secara terpisah, Direktur PLN Sofyan Basir menyarankan subsidi listrik diberikan lewat kartu tersendiri dari PLN. Sebab, secara data sudah ada sehingga tidak akan sulit untuk memastikan mana yang layak menerima subsidi dan tidak.
"Enaknya PLN itu ada nomor pelanggannya, ada nomor KTP-nya. Lokasi kami datangi tiap bulan juga jadi tidak mungkin salah. Ada yang rumahnya bagus, ada kulkas, ada AC, pasang dua meteran," ujarnya tegas.
ISTMAN MP
