TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan program kerja pemerintah pada 2017 adalah fokus pada program pemerataan. "Meskipun kita tahu angka Gini Ratio sedikit membaik, tapi apapun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, 4 Januari 2017.
Oleh sebab itu menurut Jokowi, pemerintah harus bekerja keras. "Mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita, baik kesenjangan antar wilayah, angka kesenjangan kaya dan miskin," tuturnya.
Presiden menegaskan bahwa program pemerataan ini akan menjadi sebuah perhatian besar pemerintahannya ke depan. Dalam rangka mengurangi kesenjangan itu, tahun ini dan tahun depan, kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menjadi sangat penting sekali karena pemerintah ingin rakyat mendapatkan akses pada tanah.
Jokowi meminta yang berkaitan dengan konsensi untuk rakyat, berupa tanah-tanah adat, sertifikat untuk rakyat akan menjadi fokus perhatiannya dan akan dilakukan secara besar-besaran dalam dua tahun ini. "Kepada Menteri BPN (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN) sudah saya sampaikan, kepada Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sudah saya sampaikan agar redistribusi aset yang kita mulai pada akhir tahun 2016 lalu dan 2017 ini harus betul-betul kita kerjakan lebih masif lagi," tuturnya.
Sedangkan program rakyat mendapatkan modal, kata Jokowi, perlu ditingkatkan kembali. Ia meminta program Kredit Usaha Rakat (KUR) pada tahun ini dan tahun depan lebih luas jangkauannya. "Tahun ini dan tahun depan saya kira KUR harus menjangkau banyak rakyat, semakin besar jumlahnya dan semakin mudah cara memperolehnya," ucapnya.
Dalam program pemerataan ini, Jokowi juga memerintahkan memperluas akses rakyat untuk mendapat ketrampilan melalui program pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi dan juga vokasional training (latihan vokasi). Untuk Program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, Presiden ingin diperluas lagi pemberiannya. "Tadi malam sudah saya telepon Menteri Pendidikan Kebudayaan agar Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada semua anak yatim yang ada di negara kita, ungkap Jokowi.
ANTARA
