Menteri Rudiantara Akan Benahi Spektrum Frekuensi Radio

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bersama Ketua KPI Yuliandre Darwis, anggota Komisi Informasi DPR Biem Benyamin dan narasumber lainnya berkumpul dalam acara diskusi Radio Perekat NKRI di Warung Daun, Cikini, Jakarta, 17 Desember 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bersama Ketua KPI Yuliandre Darwis, anggota Komisi Informasi DPR Biem Benyamin dan narasumber lainnya berkumpul dalam acara diskusi Radio Perekat NKRI di Warung Daun, Cikini, Jakarta, 17 Desember 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membenahi spektrum frekuensi radio untuk mengoptimalkan kualitasnya. "Kalau sekarang masing-masing (lebar pita siaran FM) 372 KHz, kami akan tempatkan jadi 300 KHz," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat diskusi Polemik bertajuk Outlook Series Radio Industry di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Desember 2016.

    Selain itu, Kementerian berniat meningkatkan jangkauan radio dengan cara penyesuaian kembali frekuensi-frekuensi radio. Menurut Rudiantara, hal ini akan mengacu pada rekomendasi dan standar internasional.

    Implementasi pembenahan frekuensi ini, kata Rudiantara, harus mendapat dukungan dari para stasiun radio. Sebabnya, akan membuat stasiun-stasiun radio ini berubah frekuensinya. Pemerintah pun akan memberikan waktu untuk radio mensosialisasikan perubahan frekuensinya ini pada masyarakat. "Misalnya Sindotrijaya FM dari 104,6 FM bisa bergeser ke 105 FM," tuturnya.

    Dengan adanya pembenahan ini, Rudiantara yakin akan ada sisa atau tambahan kanal frekuensi yang dapat digunakan untuk penguatan sistem pertahanan atau digunakan dalam dunia pendidikan. "Frekuensi ini kan sumber daya terbatas. Jadi kami prioritaskan ke nonkomersial," katanya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.