Jutaan Pelanggan PLN Dapat Subsidi Listrik, Ini Syaratnya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja memeriksa kondisi aliran listrik di gardu induk Pamona 275 KV di Area PLTA Poso Unit 2, Sulawesi Tengah, Senin (15/8). PT PLN (Persero) bisa melakukan penghematan sebesar Rp 373 miliar per tahun dengan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso berkapasitas 24 megawatt (MW) dimana penghematan tersebut berasal dari berkurangnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini digunakan untuk mengaliri listrik di daerah tersebut. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Pekerja memeriksa kondisi aliran listrik di gardu induk Pamona 275 KV di Area PLTA Poso Unit 2, Sulawesi Tengah, Senin (15/8). PT PLN (Persero) bisa melakukan penghematan sebesar Rp 373 miliar per tahun dengan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso berkapasitas 24 megawatt (MW) dimana penghematan tersebut berasal dari berkurangnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini digunakan untuk mengaliri listrik di daerah tersebut. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan masih akan memberi subsidi listrik kepada 27 juta pelanggan pada 2017. Jumlah itu memang mengalami perubahan signifikan akibat pemerintah mencabut sebagian subsidi untuk golongan pelanggan 900 Volt Ampere (VA).

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan jumlah subsidi listrik masih didominasi golongan 450 VA, yang saat ini berjumlah sekitar 23 juta pelanggan. Sedangkan sisanya, 4,1 juta pelanggan berasal dari sebagian pelanggan 900 VA.

    "Hanya tinggal 4,1 juta keluarga, hampir 18,8 juta dari 22,9 juta tidak layak dapat subsidi. Pelanggan dari masyarakat mampu nanti subsidinya dicabut secara bertahap," kata M. Jarman dalam acara diskusi yang diselenggarakan di Dewan Pers Jakarta Pusat, Ahad, 4 Desember 2016.

    Jarman berharap pemerintah masih dapat melakukan penghematan dengan pengurangan jumlah subsidi listrik. Karena hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. "Di situ dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan subsidi adalah masyarakat tidak mampu," ucapnya.

    Direktur Eksekutif IRESS Fabby Tumiwa menambahkan, dalam pemberian skema subsidi listrik harus jelas. Selain itu, penting adanya keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur dalam bidang kelistrikan, untuk mencapai target listrifikasi pemerintah sebesar 97 persen di 2017.

    "Memang swasta koordinasi dengan pemda sangat penting karena tanggung jawab tak hanya pusat tapi juga di daerah. Ini hal yang perlu dipersiapkan dan diperjelas karena melistriki itu mahal," ucap Fabby.

    DESTRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.