Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Staf Ahli Menko Perekonomian Mahendra Siregar menyatakan kenaikan harga BBM, TDL dan Telpon meningkatkan inflasi sebesar 3,01 persen. Hanya, Mahendra tetap bersyukur karena pengaruhnya tak sebesar tajun lalu. Untuk tahun ini, BI optimis sumbangan itu akan turun dari 3,2 persen pada tahun lalu menjadi 3,01 persen, kata Staf Ahli Menteri Koordinator bidang Perekonomian Mahendra Siregar dalam dialog publik KNPI di Kuningan, Jakarta, Selasa (14/1). Mahendra menjelaskan, inflasi tahun lalu mencapai 10,03 persen. Meski begitu, sumbangan dari kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tarif dasar listrik, telepon, bahan bakar minyak dan upah minimum provinsi terhadap inflasi hanya sebesar 3,2 persen. Karena itu, prediksi tahun ini angka itu akan lebih rendah. Pasalnya, inflasi tahun ini diperkirakan mencapai 9 persen. Dia mengingatkan agar pemahaman mengenai masalah kenaikan tarif ini dipandang dari segi yang obyektif. Ia menolak anggapan kalau kenaikan harga mengakibatkan kelompok masyakat termiskin yang paling menderita. Menurutnya kenaikan harga akan berdampak lebih besar pada kelompok masyarakat menengah. Pasalnya, konsumsi masyarakat miskin untuk listrik telepon dan BBM jauh lebih kecil. Kebutuhan yang kecil ini dibantu lagi dengan program dana kompensasi pemerintah, kata dia. Menyinggung akuntabilitas program kompensasi dana BBM, Mahendra mengakui masalah itu masih merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Tapi ia mengusulkan agar semua pihak tidak hanya mencari pihak yang harus disalahkan. Itu menjadi tidak relevan, jika mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, katanya. Karena itu perlu kerjasama semua pihak untuk menciptakan akuntabilitas program tersebut, sehingga dapat lebih mencapai sasaran. Sementara itu, pada kesempatan yang sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro kembali mengatakan keputusan kenaikan tarif ini memang pahit. Akan tetapi keputusan ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2000 lalu. Untuk tahun ini kenaikan BBM adalah penyesuaian yang terakhir karena sekarang sudah menggunakan patokan harga internasional, kata dia. Meski begitu ia mengakui, harga eceran BBM masih tergolong tinggi dibanding negara-negara lainnya. Situasi ini, kata Purnomo disebabkan karena pajak dalam negeri masih sangat besar. Dan hal itu tidak diterapkan di negara-negara lain, katanya. Tapi ia optimis, begitu krisis di Irak dan Venezuela selesai, harga minyak internasional akan turun. Begitu pula di Indonesia. Hanya saja, tak jelas kapan harapan Mahendra tersebut akan terwujud. Dara Meutia Uning --- TNR
Iklan
