Kemenperin Fasilitasi IKM Kantongi Sertifikat SNI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja memanggang adonan bakpia phatok di pabrik pembuatan Bakpia Phatok 25 di Yogyakarta, 14 Februari 2016. Bank Indonesia (BI) menyambut baik dukungan pemerintah kepada industri perbankan dalam memberikan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program subsidi kredit usaha rakyat (KUR). TEMPO/Subekti

    Pekerja memanggang adonan bakpia phatok di pabrik pembuatan Bakpia Phatok 25 di Yogyakarta, 14 Februari 2016. Bank Indonesia (BI) menyambut baik dukungan pemerintah kepada industri perbankan dalam memberikan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program subsidi kredit usaha rakyat (KUR). TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Perindustrian kembali memfasilitasi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) guna menjamin kualitas produk yang dihasilkan sehingga daya saingnya meningkat.

    “Kami terus mendorong produk IKM agar mampu berdaya saing tinggi baik di pasar lokal maupun global melalui pelatihan, pendampingan dan bimbingan teknis,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih lewat siaran pers di Jakarta, Jumat,21 Oktober 2016.

    Gati menyampaikan hal itu pada Workshop dan Fasilitasi Sertifikasi SNI Wajib Mainan Anak dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan tema Menyiapkan IKM Berstandar Menghadapi Persaingan Pasar Global.

    Kegiatan yang diselenggarakan Ditjen IKM Kemenperin dan PT Sucofindo (Persero) ini diikuti sebanyak 60 IKM, yang nantinya dipilih 10 IKM mainan anak dan 10 IKM produk kayu dan olahan kayu yang disertifikasi secara gratis.

    Sementara itu, Direktur Komersial I Sucofindo M. Heru Riza mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk terus mendukung kebijakan pemerintah mengenai kemudahan berusaha bagi IKM. Workshop dan sertifikasi gratis ini, lanjutnya, juga merupakan salah satu kontribusi Sucofindo dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

    “Sucofindo sebagai perusahaan inspeksi, pengujian, sertifikasi dan pelatihan yang telah terakreditasi akan menanggung biaya sertifikasi sebagai wujud nyata perusahaan untuk memberikan bantuan kepada IKM di Indonesia agar lebih mampu menghadapi persaingan bisnis,” paparnya. Secara kualitas, menurutnya, produk IKM tidaklah kalah dengan produk dari negara lainnya, namun beberapa IKM belum memahami proses sertifikasi dan sebagian terkendala dengan biaya sertifikasi.

    Dalam upaya pengembangan IKM mainan anak, yang difasilitasi Ditjen IKM Kemenperin, antara lain melakukan sosialisasi dan fasilitasi SNI mainan anak di Yogyakarta, Jakarta, dan Surabaya pada 2014 yang melibatkan 130 IKM, di mana 31 IKM mendapatkan fasilitas sertifikasi SNI.

    “Pada 2015, kami kembali memberikan fasilitasi sertifikasi SNI mainan anak kepada 11 IKM,” tuturnya.

    Sedangkan, pada tahun 2016, Ditjen IKM Kemenperin melakukan bimbingan teknis SNI wajib mainan anak di tujuh daerah yaitu Palu, Yogyakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung, dan Bogor dengan melibatkan sebanyak 210 IKM dan memberikan 20 sertifikat SNI kepada peserta yang memenuhi persyaratan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.