Sri Mulyani Puji Peran Pegawai Pajak dalam Pembangunan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa seluruh pegawai pajak berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.

    "Apapun posisinya, pegawai pajak ikut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia," kata dia pada acara seminar "What Motivates Tax Compliance?" di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis, 20 Oktober 2016.

    Ia mengatakan, setiap pegawai pajak berperan besar untuk membangun image dan kinerja buat lembaga perpajakan.

    Karena itu, kata dia, setiap pegawai pajak diingatkan untuk tetap bekerja seoptimal mungkin bagi pembangunan nasional, sebab pegawai pajak merupakan penyumbang yang luar biasa penting dalam pembangunan Indonesia.

    "Saya terus mendorong seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bekerja maksimal," katanya.

    Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menurut Menkeu ada dua elemen penting reformasi pajak, yaitu Institusi DJP dan SDM-nya.

    "Kita melakukan reformasi pajak dengan bersungguh sungguh. Ada dua elemen penting reformasi pajak yang tidak terpisahkan. Satu, institusi pajak, DJP, kelembagaannya, yang harus terus menerus diperbaiki, dari sisi struktur, kewenangan, posisi, semua harus mampu mencerminkan kewenangan yang memang harus dimiliki. Lembaga yang efektif, yang kredibel, yang dihormati masyarakat. Ini amanah yang sangat penting," katanya.

    Selain itu, lanjutnya, pihaknya menekankan pentingnya peningkatkan kualitas SDM pajak sebagai elemen utama kedua reformasi perpajakan.

    "Elemen kedua, adalah manusianya yang dipercaya rakyatnya, yang dihormati masyarakatnya. Itu karena SDM-nya. Saya ingin memperhatikan penuh masalah manusia ini, DJP harus punya kompetensi, skill, profesionalisme, yang tidak boleh lebih rendah dari negara lain," terang Menkeu.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.