Jepang Siap Biayai Infrastruktur tanpa Jaminan Pemerintah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pengamanan kereta.  ANTARA/Didik Suhartono

    Ilustrasi pengamanan kereta. ANTARA/Didik Suhartono

    TEMPO.COJakarta - Jepang berminat membiayai proyek infrastruktur di Indonesia meskipun tanpa jaminan dari pemerintah. Penurunan persyaratan itu disampaikan CEO Japan Bank for International Coorporation (JBIC) Tadashi Maeda saat bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Baca:
    PNS Ini Tetap Digaji Rp 53 Juta per Bulan meski Telah Di-PHK
    Polri dan TNI Dapat Hibah Miliaran, Ini Penjelasan Ahok 
    Nikita Mirzani Akhirnya Buka Masalah Nafa Urbah dengan Zack 

    "Kami ingin mengambil lebih banyak kesempatan melakukan pembiayaan pada BUMN, seperti Pertamina dan PLN, tanpa jaminan pemerintah. Ini tren yang baru," kata Tadashi seusai pertemuan dengan Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2016.

    Rencananya, Tadashi akan bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Kamis besok untuk pembicaraan lebih lanjut tentang proyek-proyek yang akan didanai JBIC. Dia mengatakan pihaknya ingin mengambil kesempatan yang lebih besar dalam membiayai pembangunan infrastruktur, seperti sektor gas dan transportasi.

    Tadashi tak menyebutkan berapa nilai yang akan disiapkan JBIC untuk membiayai infrastruktur di Indonesia. Namun, menurut dia, dalam 4-5 tahun sebelumnya, nilai pembiayaan yang dilakukan JBIC per tahun hampir sama dengan pembiayaan yang dilakukan Bank Dunia.

    Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar mengatakan salah satu proyek yang diincar JBIC adalah proyek kereta kecepatan sedang Jakarta-Surabaya. "Intinya, mereka siap membiayai," ujar Oemar.

    Oemar mengatakan, dalam pertemuan dengan Wapres, JBIC menginformasikan penurunan persyaratan yang dilakukan JBIC. "Mereka siap kerja sama kalau langsung dengan BUMN, tidak melalui pemerintah," tutur Oemar.

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.