1 Village 1 Product, Mendes: Dana Desa untuk Kewirausahaan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Oktober 2016. Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan Undang-Undang tentang desa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Oktober 2016. Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan Undang-Undang tentang desa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyatakan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat diharapkan dapat diprioritaskan penggunaannya untuk membangun sektor kewirausahaan.

    "Program 1 Village 1 Product dinilai efektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga pedesaan. Program ini dapat meningkatkan taraf perekonomian perdesaan menjadi desa mandiri. Karena itu, dana desa total sebesar Rp 46,9 triliun pada 2016 yang dikucurkan pemerintah diharapkan diprioritaskan untuk membangun sektor kewirausahaan," kata Mendes PDTT dalam Seminar Nasional Kedaulatan Pangan di Aula Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bandarlampung, Selasa, 18 Oktober 2016.

    Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengampanyekan Program 1 Village 1 Product untuk meningkatkan taraf ekonomi pedesaan.

    Program yang bertumpu pada bidang kewirausahaan tersebut, lanjut Eko, mengajak setiap desa untuk fokus dalam pengelolaan satu produk unggulan dari setiap desa.

    Kampanye yang dicanangkan Mendes PDTT tersebut merupakan bagian dari program nasional pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan.

    Menteri Eko Putro Sandjojo menyebutkan dana desa yang digulirkan pemerintah pada 2016 mencapai Rp 46,9 triliun.

    Karena itu, ujarnya lagi, Kemendes PDTT berharap dana desa yang digulirkan tahun ini diprioritaskan untuk pembentukan badan usaha milik desa atau BUMDes.

    Ia menilai keberadaan BUMDes akan sangat membantu dalam meningkatkan taraf perekonomian desa dan perwujudan Program 1 Village 1 Product.

    "Selain berfungsi sebagai penyalur pangan atau produk khas desa, BUMDes itu juga berfungsi sebagai pengendali harga dan penyedia sarana pascapanen," imbuh Eko.

    Menurutnya, saat ini dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat makin besar nilainya, sehingga kalau hanya dipakai untuk pembangunan infrastruktur akan berhenti di situ.

    Namun, apabila digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pembentukan BUMDes, dampaknya untuk menumbuhkan perekonomian desa menjadi lebih besar.

    Saat ini sebanyak 97 desa di 14 kabupaten di Lampung berstatus sebagai desa pangan dengan produksi padi dan jagung.

    Produksi padi Lampung merupakan terbesar kedua di Sumatera, yakni mencapai 3,322 juta ton per tahun. Sedangkan produksi jagung sebanyak 1,9 juta ton per tahun.

    Pemprov Lampung menargetkan pembentukan BUMDes dapat dilaksanakan setidaknya di 97 desa tersebut hingga akhir 2016.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.