TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara meletakkan batu pertama atau "groundbreaking" proyek Palapa Ring Barat di kawasan Pantai Pasir Panjang Indah, Kota Singkawang, Kalbar, Senin 17 Oktober 2016.
Acara di Kota Singkawang dilaksanakan oleh PT Palapa Ring Barat dalam waktu 18 bulan ke depan, dengan panjang kabel 2.000 kilometer dengan investasi sebesar Rp3,48 triliun dan masa konsesi selama 15 tahun.
Hadir dalam acara peletakan batu pertama tersebut, Menkominfo bersama rombongan, Wagub Kalbar, Christiandy Sanjaya, Wakil Wali Kota Singkawang, Abdul Mutolib, perwakilan PT Palapa Ring Barat dan sejumlah pejabat lainnya, baik dari pemerintah pusat dan daerah.
Menteri Komunikasi dan lnformatika, selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) bersama PT Palapa Ring Barat (PRB) selaku Badan Usaha Pelaksana Proyek meletakkan batu pertama proyek Palapa Ring Paket Barat di Pantai Palapa, Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tanda dimulainya proses pembangunan proyek tersebut.
Proyek Palapa Ring Paket Barat akan menjangkau lima kabupaten di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Natuna, Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kelima wilayah tersebut merupakan wilayah yang dianggap tidak layak secara finansial.
Selain lima kabupaten tersebut, proyek Palapa Ring Paket Barat juga akan menjangkau enam kabupaten/kota yang merupakan titik interkoneksi dengan jaringan tulang punggung serat optik yang telah dibangun oleh operator telekomunikasi. Salah satunya adalah Kota Singkawang yang terietak di Provinsi Kalbar.
Proyek Palapa Ring Barat ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan infrastruktur layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasional yang menghubungkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Hal ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik, khususnya sektor telekomunikasi serta percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur strategis/prioritas nasional yang tercantum dalam Perpres No.3/2016.
Rudiantara menyatakan, Proyek Palapa Ring Paket Barat yang akan dibangun memiliki panjang sekitar 2.000 kilometer, dan total panjang kabel ketiga paket Palapa Ring adalah 12.000 kilometer. Kabel serat optik ini akan membentuk "cincin backhaul" yang akan menghubungkan dan menyatukan Indonesia. "Palapa ring sebagai tol informasi akan menjadi pintu gerbang bagi pemerataan dan meningkatkan jangkauan broadband di seluruh Tanah Air," tuturnya.
Proyek Palapa Ring dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan merupakan KPBU pertama dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau "availability payment" (AP). Skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana AP berasal dari dana kontribusi "universal service obligation" (USO).
Skema AP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK 08/2015 merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha.
Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha. Dengan skema ini risiko permintaan (demand risk) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh PJPK yaitu Kemkominfo.
Dengan diambilnya risiko tersebut, badan usaha mendapat pengembalian investasi mereka jika berhasil memenuhi kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama.
Adapun kelangsungan pembayaran dari PJPK kepada Badan usaha akan dijamin oleh Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur lndonesia (PT PII). PT PII merupakan pelaksana "single window policy" penyediaan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastuktur yang dikerjasamakan dengan swasta.
Dengan adanya Proyek Palapa Ring Paket Barat sebagai awal dari rangkaian Proyek Palapa Ring, maka pemerintah akan membantu masyarakat lndonesia dalam pemerataan penyediaan akses broadband di seluruh Indonesia.
Hadirnya Palapa Ring juga akan memberikan peluang bisnis baru bagi industri Usaha Kecil Menengah (UKM) di pelosok daerah, meningkatkan pendidikan melalui fasilitas internet dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat kegiatan ekonomi digital. *
ANTARA
