TEMPO.CO, Balikpapan - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Balikpapan, Kalimantan Timur, mengkhawatirkan badai pemutusan hubungan kerja yang terus terjadi selama 2016 ini. Kondisi ekonomi di Kalimantan Timur kian terpuruk dalam kurun tiga tahun terakhir.
“Badai PHK terus terjadi di Kaltim,” kata Ketua Apindo Balikpapan Slamet Brotosiswoyo, Senin, 26 September 2016.
Slamet mengatakan sektor usaha pertambangan batu bara dan subkontraktor migas paling terpapar dampak pelemahan ekonomi global saat ini. Satu per satu dunia perusahaan batu bara dan migas bertumbangan di seluruh Kalimantan Timur.
“Ada rekan yang belasan kapal tongkangnya mangkrak tidak ada yang sewa. Dulunya mengendarai mobil mewah, kemudian beralih mobil biasa. Terakhir ini dia hanya naik sepeda motor saja,” ujarnya.
Berdasarkan data Kantor Tenaga Kerja Kalimantan Timur, Slamet menyebutkan, terdapat 5.000 korban PHK dari perusahaan pertambangan dan migas. Namun, dia menduga jumlahnya jauh melampaui data pemerintah daerah. Dunia usaha di Kalimantan Timur, kata Slamet, mulai beralih dalam bisnis perkebunan kelapa sawit, jasa transportasi, dan kuliner. Menurut dia, tiga sektor jenis usaha ini mampu bertahan dari gelombang krisis global menerpa negeri ini.
“Para pengusaha transportasi masih lumayan, tapi kalau yang batu bara dan migas, masih sangat berat. Itu terjadi sejak tiga tahun terakhir, sampai sekarang,” kata Slamet.
Sehubungan itu, Slamet meminta pemerintah memperpanjang batas waktu pembayaran program amnesti pajak hingga akhir 2016 nanti. Dia memastikan komitmen dunia usaha yang mendukung kebijakan keuangan sedang dijalankan.
“Program ampunan pajak ini sangat menguntungkan sehingga pengusaha ingin turut serta. Hanya minta keringanan agar waktunya sedikit diperpanjang. Menunggu pencairan tagihan perusahaan,” ujarnya.
S.G. WIBISONO
