TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji menuntaskan dokumen-dokumen terkait rencana pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang dalam satu pekan.
Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar Denny Juanda Puradimadja mengatakan Kementerian Perhubungan sudah mengajukan sejumlah dokumen untuk dituntaskan pihaknya.
Dari mulai surat penetapan lokasi hingga ajuan revisi RTRW Subang. “Sedang kami lihat satu persatu-satu. Salah satunya permintaan rekomendasi Gubernur terkait penetapan lokasi,” katanya di Bandung, Jumat (9 September 2016).
Menurutnya semua dokumen tersebut sudah masuk terlebih dahulu ke Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Jabar lalu yang terkait tata ruang akan dibahas oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). “Tim teknis BPMPT merumuskan, kami merapatkan ujungnya nanti akan berupa rekomendasi gubernur,” paparnya.
Denny menjanjikan terkait penlok, pihaknya akan menuntaskan dalam waktu satu pekan ke depan. Sementara untuk revisi RTRW Subang dimana tata ruang lama belum mengakomodasi adanya pelabuhan besar Patimban diperlukan pembahasan lebih detil. “Pokoknya minggu depan akan kita tuntaskan,” tuturnya.
Guna menuntaskan revisi RTRW rencananya Pemprov Jabar akan mengundang Pemerintah Kabupaten Subang dan perwakilan Kementerian Perhubungan. BKPRD Jabar secara detil akan mengupas kebutuhan tata ruang yang menopang Patimban. “Rekomendasi penlok, tata ruang seluruhnya akan dibahas sekaligus ekspose,” katanya.
Sekda Jabar Iwa Karniwa menambahkan dari informasi Kemenhub, pemerintah Jepang akan membiayai Patimban. Dengan kepastian ini maka Pemprov Jabar dan Pemkab Subang berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan.
"Kita harus Belajar dari Cilamaya, yang sangat lama prosesnya. Patimban, harus bisa sesuai jadwal," katanya.
Menurutnya saat ini sejumlah lahan di lokasi sudah akan dibebaskan oleh Pemkab Subang. Salah satunya, jalan akses menuju pelabuhan. Proses pembebasan akan beriringan setelah proses dokumen selesai. Pemprov Jabar, sendiri akan mendorong hal-hal yang sesuai kewenangan provinsi. "Kami support sepenuhnya, supaya target Patimban bisa sesuai dengan target," katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Jabar Deddy Taufik mengatakan pihaknya sudah menggelar market sounding mengundang stakeholder yang tertarik melakukan lalu lintas barang di Patimban.
Pihaknya perlu memaparkan karena para pelaku belum mendapatkan informasi yang jelas soal proyek ini. “Kami identifikasi kebutuhan para pengusaha nanti disesuaikan dengan kapasitas Patimban,” ujarnya.
Hasil identifikasi ini penting karena dalam rencana pembangunan Patimban kebutuhan infrastruktur bisa dari pengguna jasa pelabuhan terukur.
Menurutnya Patimban ditargetkan bisa beroperasi pada 2019 dengan menelan investasi sebesar Rp43,22 triliun. “Pelabuhan yang berlokasi hanya 70 kilometer dari pusat industri Jawa Barat ini diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik di sektor pelabuhan,” cetusnya.
Menurutnya Patimban tak hanya akan menjadi pusat logistik karena dalam pembangunan tersebut akan dilakukan deliniasi kawasan. Deddy memaparkan agar dapat mengakomodasi ultra lage container ships (UCLS) berkapasitas 13.000 Teus pada tahap pertama saja akan dibangun kapasitas troughput petikemas sebesar 3,7 juta teus. “Terminal kendaraan dengan kapasitas 500.000 CBU,” paparnya.
Saat ini Kemenhub terus menggenjot proses pembangunan di lapangan karena sudah didukung oleh Peraturan Presiden terkait proyek strategis nasional di Jabar.
Di tataran administrasi ruang, revisi RTRW Subang pun sudah masuk ke provinsi dan dilaporkan ke pemerintah pusat. “Penting bagi kami melakukan koordinasi dari level pusat sampai ke para pelaku usaha agar ini berjalan,” katanya.
