Muhammadiyah Akan Gugat UU Pengampunan Pajak ke MK  

Reporter

Presiden Joko Widodo menghadiri sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 1 Agustus 2016. Sosialisasi Tax Amnesty di Kemayoran dihadiri 10.000 Orang TEMPO/Subekti.

TEMPO.COYogyakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas mengatakan organisasinya mempunyai sejumlah pandangan tentang penerapan amnesti pajak. 

Seharusnya, kata Busyro, kebijakan amnesti pajak memiliki arah dan karakter hukum yang jelas dan terukur, sesuai dengan pasal 1, 28, dan 33 UUD 1945 yang memuat nilai-nilai demokrasi dan HAM. "Faktanya, perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak ini tak memenuhi unsur-unsur prosedur demokrasi," ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta, 26-28 Agustus 2016.

Busyro mengatakan pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak tidak pernah melibatkan publik secara luas. Masyarakat, kata dia, tidak bisa mempelajari dan mengevaluasi naskah akademik draf rancangan undang-undang ini. Seharusnya, masyarakat diberi kesempatan untuk memberi masukkan sebelum disahkan sebagai undang-undang. “Penyusunan secara sepihak ini telah mencederai proses demokrasi,” ucapnya.

Menurut Busyro, Undang-Undang Pengampunan Pajak telah memunculkan keresahan di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang setiap saat berpotensi jadi korban salah sasaran pelaksanaan beleid itu. Dari target menyasar segelintir orang kaya yang menyimpan kekayaannya di luar negeri, justru belakangan malah merepotkan dan mengancam semua warga negara yang notabene tak pernah berurusan dengan persoalan pajak. 

Karena itu, menurut Busyro, sebelum banyak korban salah sasaran, Muhammadiyah perlu mendorong evaluasi atas amnesti pajak dengan judicial review. "Kecuali pemerintah mau menunda untuk mengkaji lagi, tak perlu ada judicial review," ujarnya.

Usulan judicial review atas beleid amnesti pajak itu tercantum dalam rekomendasi Rapat Kerja Nasional Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta, 26-28 Agustus.

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Syaiful Bahri mengatakan, berdasarkan pembahasan peserta rapat, undang-undang yang disahkan DPR pada Juni lalu itu berperspektif sempit, hanya bertujuan menambah pendapatan negara. “Tapi tidak berkeadilan sosial dan permisif dalam pelanggaran hukum,” katanya. 

Syaiful mengatakan, setelah rakernas, Muhammadiyah akan mengintensifkan pengkajian atas beleid tersebut sebelum memastikan langkah judicial review agar memiliki argumen yang kuat. Selanjutnya, materi judicial review akan diajukan kepada pimpinan pusat sebelum dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, Muhammadiyah juga telah melakukan judicial review atas sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Minyak dan Gas, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, juga Undang-Undang Lalu Lintas Devisa. 

PRIBADI WICAKSONO 






Temui Jokowi di Istana, Pemuda Muhammadiyah Nyatakan Dukung IKN

4 hari lalu

Temui Jokowi di Istana, Pemuda Muhammadiyah Nyatakan Dukung IKN

Setelah bertemu Presiden Jokowi, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sunanto menyatakan dukungannya atas pembangunan IKN.


Yogyakarta Lacak Lagi Bangunan Cagar Budaya Kotagede yang Tertinggal

7 hari lalu

Yogyakarta Lacak Lagi Bangunan Cagar Budaya Kotagede yang Tertinggal

Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta pada Januari 2023 ini memetakan lagi kawasan sejarah Kotagede demi melacak sejumlah bangunan yang sebenarnya masuk kategori cagar budaya namun belum sempat ditetapkan.


Muhammadiyah DKI Jakarta Dorong Masyarakat Kurangi Pengggunaan Air Tanah, sesuai Fikih Air

15 hari lalu

Muhammadiyah DKI Jakarta Dorong Masyarakat Kurangi Pengggunaan Air Tanah, sesuai Fikih Air

Muhammadiyah DKI Jakarta berkomitmen untuk mendorong masyarakat mengurangi penggunaan air tanah, memanfaatkan air secara baik dan bijak.


Kader PAN di Lumajang Eksodus ke Partai Ummat

24 hari lalu

Kader PAN di Lumajang Eksodus ke Partai Ummat

Sejumlah kader PAN di Lumajang hengkang ke Partai Ummat.


Kota Yogyakarta Larang Skuter Listrik Beroperasi di Jalan Raya dan Trotoar

27 hari lalu

Kota Yogyakarta Larang Skuter Listrik Beroperasi di Jalan Raya dan Trotoar

Skuter listrik atau otoped dilarang dioperasikan di jalan raya, trotoar maupun kawasan pedestrian atau pejalan kaki di Kota Yogyakarta.


Gus Yahya Dukung Pemilu Sistem Proporsional Terbuka

30 hari lalu

Gus Yahya Dukung Pemilu Sistem Proporsional Terbuka

Gus Yahya menyebut PBNU belum menentukan sikap soal sistem Pemilu ini. Adapun ia menyerahkan kepada pihak yang terlibat ihwal urusan ini.


2 Usul Muhammadiyah soal Sistem Pemilu: Proporsional Tertutup atau Terbuka Terbatas

30 hari lalu

2 Usul Muhammadiyah soal Sistem Pemilu: Proporsional Tertutup atau Terbuka Terbatas

Usulan Muhammadiyah soal proporsional tertutup ini dimaksudkan untuk mengurangi kanibalisme politik. Juga agar money politics bisa berkurang.


Muhammadiyah Sebut Ada Pihak Bermanuver Perpanjang Masa Jabatan Presiden

30 hari lalu

Muhammadiyah Sebut Ada Pihak Bermanuver Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Muhammadiyah mengatakan berbagai dalih untuk menunda Pemilu maupun memperpanjang masa jabatan Presiden tidak punya dasar yang kuat.


Jenderal Agum Gumelar Minta Alumni Lemhanas Backup Heru Budi: Ormas Apa yang Juga Dukung Dia?

32 hari lalu

Jenderal Agum Gumelar Minta Alumni Lemhanas Backup Heru Budi: Ormas Apa yang Juga Dukung Dia?

Sejumlah kelompok dan elemen masyarakat secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.


Penduduk Kota Yogyakarta Hampir 100 Persen Terlindungi JKN

34 hari lalu

Penduduk Kota Yogyakarta Hampir 100 Persen Terlindungi JKN

Kota Yogyakarta berhasil mempertahankan UHC selama enam tahun