15 Kementerian Terima Alokasi Belanja Terbesar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sri Mulyani Indrawati. dok. TEMPO

    Sri Mulyani Indrawati. dok. TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menetapkan belanja Kementerian dan Lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp 767,8 triliun. Kementerian PUPR mendapatkan alokasi terbesar. "Karena Kementerian PUPR memegang proyek paling banyak," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.

    Kementerian PUPR menerima alokasi sebesar Rp 105,6 triliun. Jumlahnya lebih tinggi dibandingkan APBNP 2016 yaitu Rp 97,1 triliun.

    Kementerian kedua yang paling banyak menerima alokasi belanja ialah Kementerian Pertahanan yaitu Rp 104,4 triliun. Jumlahnya menurun dibandingkan anggaran dalam APBNP 2016 yaitu Rp 108,7 triliun.

    Baca Juga: Ini Asumsi Makro dalam RAPBN 2017

    Penerima alokasi terbesar lainnya ialah Kepolisian  sebesar Rp 72,4 triliun, jumlahnya lebih kecil dari APBNP 2016 yaitu Rp 79,3 triliun. Kementerian Agama menerima Rp 60,7 triliun dalam RAPBN 2017 sedangkan dalam APBNP 2016 alokasinya sebesar Rp 56,2 triliun. Kementerian Kesehatan masuk lima besar penerima alokasi terbesar dengan alokasi senilai Rp 58,3 triliun. Dalam APBNP 2016, jumlahnya senilai Rp 62,7 triliun.

    Sepuluh Kementerian lain yang menerima alokasi terbesar dalam RAPBN 2017 adalah Kementerian Perhubungan sebesar Rp 48,7 triliun; Kementerian Keuangan Rp 42,4 triliun; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 39,8 triliun; dan Kementerian Pertanian Rp 23,9 triliun.

    Simak: RAPBN 2017 Turun Rp 84 Triliun Dibanding APBN 2016

    Lima lainnya ialah Kementerian Sosial senilai Rp 18,3 triliun; Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp10,1 triliun; Kementerian Hukum dan HAM Rp9,3 triliun; Mahkamah Agung Rp 8,5 triliun; dan Kementerian Luar Negeri Rp 7,7 triliun.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.