150 WP Ikuti Tax Amnesty II, Nilai Tebusan Rp 10 Miliar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas kantor pelayana Amnesti Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Sudirman, Jakarta, 22 Juli 2016. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan target pendapatan pajak dari tax amnesty Rp 165 triliun cukup realistis meskipun Bank Indonesia malah memperkirakan penerimaan dari tax amnesty paling sedikit akan sebesar Rp 50 triliun. Tempo/Tony Hartawan

    Aktivitas kantor pelayana Amnesti Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Sudirman, Jakarta, 22 Juli 2016. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan target pendapatan pajak dari tax amnesty Rp 165 triliun cukup realistis meskipun Bank Indonesia malah memperkirakan penerimaan dari tax amnesty paling sedikit akan sebesar Rp 50 triliun. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Program amnesti pajak di wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II telah diikuti sebanyak 150 wajib pajak (WP), dan mendapatkan nilai tebusan mencapai Rp10 miliar.

    Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim II Irawan, saat Sosialisasi Amnesti Pajak di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Selasa (9 Agustus 2016) mengatakan, untuk WP yang ingin merepatriasi dananya dari luar negeri saat ini sudah hampir senilai Rp3,3 miliar.

    "Indonesia saat ini membutuhkan banyak dana untuk membangun perekonomian, dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang bukan berasal dari utang luar negeri," ucapnya.

    Sumber pertumbuhan ekonomi baru itu, kata Irawan harus ditemukan dari masyarakat sendiri, salah satunya dengan berharap kepada mereka yang punya harta atau aset di luar negeri agar bisa ditarik kembali ke dalam negeri melalui amnesti pajak.

    Sementara itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lamongan Agus Salim mengaku para WP harus memanfaatkan program amnesti pajak, karena mempunyai banyak keuntungan.

    "Manfaat itu antara lain penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi, tidak dilakukan pemeriksaan, penghentian penyidikan jika memang sudah dilakukan penyidikan, jaminan rahasia dan pembebasan balik nama harta tambahan yakni dengan cara ungkap, tebus dan akhirnya lega," tuturnya.

    Agus yang berbicara dihadapan sekitar 100 peserta dari perwakilan perbankan dan lembaga keuangan, tokoh masyarakat dan wajib pajak di Lamongan itu menjelaskan, tarif tebusan hanya sebesar 2 persen jika dilakukan pada periode I, yakni 3 bulan sejak UU berlaku.

    "Kemudian 3 persen pada periode II, yakni bulan ke-4 sampai Desember 2016 dan 5 persen pada periode III yakni 1 januari-31 maret 2017," ujarnya.

    Bupati Lamongan Fadeli mengaku keberadaan pajak sangat berperan dalam pembangunan, karena sumbangan terbesar APBD berasal dari pajak.

    "APBD Kabupaten Lamongan tahun ini sebesar Rp2,7 triliun dengan 70 persen disumbang pajak. Oleh karena itu, saya menyambut baik sosialisasi amnesti pajak ini, karena nantinya dana yang diperoleh akan kembali lagi ke masyarakat untuk pembiayaan pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur, dan akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.