TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menargetkan indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 90 persen pada tahun 2023. Target ini masih jauh dari posisi Indeks Keluangan Inklusif Indonesia pada 2014 yang baru 36 persen.
“Nantinya, program bantuan sosial akan berupa fasilitas tabungan bukan tunai, sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera,” katanya seusai rapat koordinasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu, 3 Agustus 2016.
Posisi Indeks Keuangan Inklusif Indonesia tertinggal dibanding Thailand (78 persen) dan Malaysia (81 persen). Kendati demikian, akses keuangan warga Indonesia lebih maju ketimbang Filipina (31 persen) dan Vietnam (31 persen).
Indonesia sebenarnya telah memulai program peningkatan akses keuangan sejak 2012. Indikator keberhasilannya antara lain jumlah layanan keuangan formal diakses oleh 1.000 penduduk dewasa, jumlah rekening tabungan di lembaga keuangan formal digunakan oleh 1.000 penduduk.
Baca: Rapat dengan Tiga Menteri, Luhut Sampaikan Instruksi Jokowi
Sebelum mencapai target jangka panjang, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution optimistis akses layanan keuangan lembaga keuangan formal mencapai 75 persen pada akhir 2019. Caranya, dengan memasukkan program sertifikasi aset. “Kalau orang punya sertifikat, akses ke pendanaan akan lebih terbuka, program ini akan memperkuat penjaminan,” kata Darmin.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan peraturan presiden revisi program inklusi ini. Menteri Perencanangan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mendorong agar akses keuangan tak lagi lewat anjungan tunai mandiri, tetapi bisa melalui telepon seluler, dan agen. “Yang penting dibuka dulu aksesnya,” kata Bambang.
Simak: Lippo-Mitsubishi Segera Bangun Menara New Port Park
Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa telah menciptakan program warung elektronik (e-warung) untuk melayani peserta program keluarga harapan (PKH). Warung ini dikelola melalui kelompok usaha bersama berbentuk koperasi dan menggandeng bank pemerintah seperti BNI dan BRI. Nantinya, masyarakat dapat membayar listrik, telepon, tarik dan setor tunai melalui agen bank.
“Kami sudah uji coba di Malang, Sidoarjo, Mojokerto, Makasar. Besok lusa kami uji coba di Padang, lusa di Surabaya,” kata Khofifah.
PUTRI ADITYOWATI
