Jawa Tengah Tolak Jeroan Impor  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyita tujuh kontainer berisikan jeroan daging sapi asal Australia dan Selandia Baru di Pelabuhan Tanjung Priok, 16 Juni 2016. TEMPO/Diko Oktara

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyita tujuh kontainer berisikan jeroan daging sapi asal Australia dan Selandia Baru di Pelabuhan Tanjung Priok, 16 Juni 2016. TEMPO/Diko Oktara

    TEMPO.CO, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menolak daging sapi impor, apalagi jeroan. Alasannya, wilayah ini telah mengalami surplus daging. "Jawa Tengah itu daerah penghasil sapi,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Withono, di Semarang, Jumat, 22 Juli 2016.

    Withono memastikan Jawa Tengah telah mampu mencukupi kebutuhan daging sendiri. “Karena itu, masuknya impor daging dan jeroan ke Jawa Tengah sangat tidak diperlukan."

    Apalagi, kata Withono, saat ini Jawa Tengah tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan sendiri, tapi provinsi ini juga memasok daging ke provinsi lain, terutama ke Jawa Barat dan DKI Jakarta. Ia menyatakan saat ini harga daging di Jawa Tengah juga sudah stabil. Harga daging sempat naik pada Ramadan dan menjelang Lebaran beberapa waktu lalu.

    Dinas Peternakan Jawa Tengah pernah mendata, populasi sapi di Jawa Tengah sudah menembus 2 juta ekor. Jawa Tengah juga menargetkan bisa mendistribusikan sapi ke provinsi lain sebanyak 120 ribu ekor. Perinciannya, 100 ribu ekor untuk Jawa Barat, yang 20 ribu untuk Jakarta.

    Menurut Withono, jika tak bisa mengkonsumsi daging sapi, penduduk Jawa Tengah bisa mengkonsumsi daging ayam maupun ikan laut yang juga mengandung protein hewani tinggi.

    Anggota Komisi Pertanian DPRD Jawa Tengah, Riyono, juga menolak kebijakan impor daging dan jeroan yang dilakukan pemerintah pusat. Kebijakan impor ini dinilai akan berdampak buruk bagi peternak lokal. “Lebih baik pemerintah memprioritaskan dan melindungi peternak lokal,” kata politikus asal PKS ini.

    ROFIUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.