Kementerian PUPR Kampanye Zero Accident di Proyek Konstruksi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja memasang segment tunnel (ruas terowongan) saat pengerjaan konstruksi terowongan Mass Rapid Transit (MRT) di Senayan, Jakarta, 26 November 2015. Pengoperasian mesin bor bawah tanah atau Tunnel Boring Machine (TBM) kedua yang diberi nama Antareja, sudah dimulai sejak 11 November 2015. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Pekerja memasang segment tunnel (ruas terowongan) saat pengerjaan konstruksi terowongan Mass Rapid Transit (MRT) di Senayan, Jakarta, 26 November 2015. Pengoperasian mesin bor bawah tanah atau Tunnel Boring Machine (TBM) kedua yang diberi nama Antareja, sudah dimulai sejak 11 November 2015. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan nihil kecelakaan kerja atau zero accident di bidang konstruksi, sebab kecelakaan kerja tidak hanya merugikan penyedia dan pengguna jasa namun juga masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Dudi Suryo Bintoro pada pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi di Provinsi Jawa Timur, Rabu, 20 Juli 2016.

    Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk mengoptimalkan implementasi gerakan budaya SMK3 di sektor konstruksi Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR merupakan pembina konstruksi yang akan memastikan K3 dijalankan secara maksimal pada proyek konstruksi bidang pekerjaan umum.

    Dengan diterapkannya SMK3, diharapkan dapat mengeliminasi resiko kecelakaan kerja, dan menciptakan konstruksi yang efektif dan efisien serta produk konstruksi yang berkualitas. Dengan begitu konstruksi Indonesia akan semakin kompeten dan berdaya saing tinggi.

    “Untuk apa paket pekerjaan murah tapi banyak yang celaka, karena tidak ada harga berapapun yang pantas untuk nyawa,” ujar Dudi.

    Dudi menegaskan, para pejabat Dinas PU di Jawa Timur harus memastikan bahwa peraturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditegakkan secara konsisten oleh semua pihak. Ia menambahkan bahwa K3 adalah nilai utama dalam penyelenggaraan proyek konstruksi.

    “K3 itu tidak sulit, ada Rencana K3 Kontrak (RK3K) yang bisa dilihat dari tiap pekerjaan, dari hal tersebut bisa diidentifikasi potensi sumber bahaya dan bagaimana mengendalikannya,” ucapnya.

    Ia menyampaikan bahwa bersama-sama dengan mitra kerja, Kementerian PUPR akan memastikan peningkatan kapasitas keselamatan dan kesehatan kerja para pejabat dan pegawai di Jawa Timur dan secara bertahap ke seluruh Indonesia. Sehingga penerapan SMK3 pasti terjamin di lingkungan kerja.

    Selain kegiatan Bimtek SMK3, pada kesempatan tersebut juga diadakan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Ditjen Bina Konstruksi dengan Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (A2K4) yang dilakukan oleh Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan, Dudi Suryo Bintoro dengan Ketua A2K4, Lazuardi Nurdin.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.