TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo belum berhenti mengeluhkan penyerapan anggaran. Setelah mengeluhkan minimnya pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam acara penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, sekarang Presiden Joko Widodo mengeluhkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) yang tak maksimal.
"Penyerapan DAK belum maksimal dan menimbulkan sisa dana yang tidak sedikit," kata Presiden Jokowi ketika membuka rapat terbatas DAK di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 11 Mei 2016.
Presiden Jokowi memberi contoh penyerapan DAK di bidang pendidikan. Jokowi berujar, dari Rp 10,4 triliun DAK pendidikan, penyerapannya hanya Rp 2,6 triliun. Hal serupa, ucap dia, berlaku untuk DAK bidang pertanian. Dari alokasi Rp 6,1 triliun, realisasinya hanya Rp 3,9 triliun. Menurut Presiden, hal ini hampir terjadi di segala bidang.
"Kalau melihat kondisi ini, ada mekanisme yang harus diluruskan dan dibenahi. Saya minta teknis pembenahan dan manajemen pengawasan. Jadi, di akhir tahun, tidak hanya rampung 30 atau 10 persen," tuturnya.
Ia meminta penggunaan DAK tetap menggunakan prinsip money follow program dan money follow function, sehingga tidak sembarangan. Selain itu, tidak mengikutkan upaya lobi yang berpotensi menyalahi penggunaan DAK.
"Untuk menjamin ke depannya penggunaan DAK tepat sasaran, saya minta ada laporan rutin berisi informasi pemanfaatan DAK," katanya.
ISTMAN M.P.
