Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Inpres Penguatan Bappenas Tunggu Jokowi  

image-gnews
Sofyan Djalil. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Sofyan Djalil. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.COJakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan upaya penguatan Bappenas terus berjalan. Dia berharap instruksi presiden soal penguatan itu bisa segera ditandatangani Presiden Joko Widodo.

"Untuk penguatan Bappenas, inpres penguatan Bappenas dalam persiapan. Mudah-mudahan Presiden pulang bisa ditandatangani," kata Sofyan setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa, 19 Maret 2016. Presiden Jokowi saat ini sedang melakukan kunjungan ke Eropa dan akan kembali ke Tanah Air pada 23 April 2016.

Sofyan mengatakan pertemuan dengan Kalla untuk melaporkan perkembangan Rencana Kerja Pemerintah 2017. Dia juga melaporkan soal Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), yang akan berlangsung mulai Kamis besok di Hotel Bidakara, Jakarta. Acara itu akan digelar selama dua pekan.

Inti penguatan Bappenas, menurut Sofyan, adalah bagaimana membuat Bappenas menjadi sistem integrator dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk program-program pemerintah, terutama yang non-operasional. Bappenas bisa bernegosiasi karena setiap proyek yang diajukan kementerian/lembaga ditanyakan lebih dulu ke Bappenas. "Kalau dulu kan konsepnya let manager manage. Biarkan manajer yang me-manage. Itu kami serahkan dulu sepenuhnya kepada K/L," tuturnya.
    
Namun, Sofyan menambahkan, setelah sekian tahun pola itu dilakukan, disadari bahwa kalau diserahkan kepada kementerian dan lembaga saja, sinkronisasi proyek pembangunan antar-instansi tidak terjadi. Jadi mungkin saja proyek satu kementerian dan lembaga bagus dari pandangan instansi, tapi untuk tujuan nasional tidak bisa tercapai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sofyan mencontohkan, ada proyek waduk yang telah jadi, tapi irigasinya tidak ada. Atau sawah jadi, tapi irigasi tidak ada; pelabuhan jadi, tapi jalan tidak ada; serta pelabuhan jadi, tapi listrik tidak ada. "Itu karena pendekatan sangat sektoral," ucapnya.

Dengan penguatan Bappenas, nantinya perencanaan proyek akan dilakukan bersama di meja bundar antar-kementerian terkait dan daerah. "Dengan begitu, akan lebih tersinkronisasi sehingga tujuan sektor tercapai, tujuan nasional tercapai," katanya.

AMIRULLAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meninjau kawasan IKN di Kalimantan Timur. Instagram
Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi


ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat | Foto: freepik, image by wirestock
ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.


Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

gedung bappenas setkab.go.id
Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.


BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.


Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.


Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/ Bappenas, Dr. Gellwynn Jusuf
Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.


Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

KSIxChange bertajuk
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Dr Sri Yanti ,Direktur Kelautan dan Perikanan , Kementerian PPN/Bappenas dalam acara Launching Multistakeholder Platform For sustainable Fisheries
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat


Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

15 Juli 2021

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

15 Juli 2021

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat.