Inpres Penguatan Bappenas Tunggu Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sofyan Djalil. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Sofyan Djalil. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan upaya penguatan Bappenas terus berjalan. Dia berharap instruksi presiden soal penguatan itu bisa segera ditandatangani Presiden Joko Widodo.

    "Untuk penguatan Bappenas, inpres penguatan Bappenas dalam persiapan. Mudah-mudahan Presiden pulang bisa ditandatangani," kata Sofyan setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa, 19 Maret 2016. Presiden Jokowi saat ini sedang melakukan kunjungan ke Eropa dan akan kembali ke Tanah Air pada 23 April 2016.

    Sofyan mengatakan pertemuan dengan Kalla untuk melaporkan perkembangan Rencana Kerja Pemerintah 2017. Dia juga melaporkan soal Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), yang akan berlangsung mulai Kamis besok di Hotel Bidakara, Jakarta. Acara itu akan digelar selama dua pekan.

    Inti penguatan Bappenas, menurut Sofyan, adalah bagaimana membuat Bappenas menjadi sistem integrator dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk program-program pemerintah, terutama yang non-operasional. Bappenas bisa bernegosiasi karena setiap proyek yang diajukan kementerian/lembaga ditanyakan lebih dulu ke Bappenas. "Kalau dulu kan konsepnya let manager manage. Biarkan manajer yang me-manage. Itu kami serahkan dulu sepenuhnya kepada K/L," tuturnya.
        
    Namun, Sofyan menambahkan, setelah sekian tahun pola itu dilakukan, disadari bahwa kalau diserahkan kepada kementerian dan lembaga saja, sinkronisasi proyek pembangunan antar-instansi tidak terjadi. Jadi mungkin saja proyek satu kementerian dan lembaga bagus dari pandangan instansi, tapi untuk tujuan nasional tidak bisa tercapai.

    Sofyan mencontohkan, ada proyek waduk yang telah jadi, tapi irigasinya tidak ada. Atau sawah jadi, tapi irigasi tidak ada; pelabuhan jadi, tapi jalan tidak ada; serta pelabuhan jadi, tapi listrik tidak ada. "Itu karena pendekatan sangat sektoral," ucapnya.

    Dengan penguatan Bappenas, nantinya perencanaan proyek akan dilakukan bersama di meja bundar antar-kementerian terkait dan daerah. "Dengan begitu, akan lebih tersinkronisasi sehingga tujuan sektor tercapai, tujuan nasional tercapai," katanya.

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.