Lanskap gedung-gedung perkantoran dan permukiman penduduk di kawasan Jakarta Pusat, 27 Oktober 2015. Kepala Pusat Data Informasi BNPB menyatakan bencana asap yang melanda Sumatera dan Kalimantan makin meluas dan sebagian menuju Jakarta. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru telah menyiapkan dana cadangan tanggap bencana alam sebesar Rp1 miliar untuk tahun 2016.
"Jumlah dana cadangan ini sama dengan tahun lalu sebesar Rp1 miliar," kata Wali Kota Pekanbaru, Firdaus dalam keterangan persnya Selasa (15 Maret 2016).
Wako menjelaskan cadangan tersebut sengaja dianggarkan untuk berjaga-jaga mengatasi berbagai bencana yang akan menimpa dalam kurun satu tahun anggaran. "Jadi dana ini akan digunakan bagi biaya penanggulangan kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan seperti tahun lalu," katanya.
Selain itu juga bantuan bagi bencana lainnya seperti banjir atau hal yang dinilai membutuhkan penanggulangan massal.
Meski sebut Wako, khusus untuk penanggulangan Karlahut juga sudah ada anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam kebakaran (BPBD Damkar).
"Dana operasional dan peralatan Karlahut ada di SKPD teknis," katanya.
Namun jika terjadi hal di luar dugaan dan jangkauan akan ada koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Untuk mendapatkan dana bantuan bagi penanggulangan yang lebih besar.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Menjelang Pemilu, Dana Bantuan Sosial dan Hibah Meningkat
2 April 2014
Menjelang Pemilu, Dana Bantuan Sosial dan Hibah Meningkat
Hal itu terjadi di wilayah Malang Raya, yang meliputi Kabupaten
Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.
Dinkes DKI Usul Dana Gakin Naik Rp 100 Miliar
18 Juni 2010
Dinkes DKI Usul Dana Gakin Naik Rp 100 Miliar
Dengan adanya penambahan tersebut, maka total jumlah anggaran JPK Gakin dan SKTM menjadi Rp 513 miliar di tahun ini.
PKB Usul 10 Persen APBN Untuk Desa
17 Juni 2010
PKB Usul 10 Persen APBN Untuk Desa
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far minta semua fraksi menempatkan pelbagai usulan alokasi anggaran langsung untuk desa dimasukkan dalam pembahasan Rencana Undang-undang tentang desa.
Megawati : Dana Aspirasi Kok Diusulkan Dewan
16 Juni 2010
Megawati : Dana Aspirasi Kok Diusulkan Dewan
Namanya dana aspirasi, harusnya yang dibawa dari masyarakat bawah. Jadi bukan dari anggota Dewan, tapi usulan itu harusnya dari masyarakat kata Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (16/6).
Golkar Klaim Badan Anggaran Setuju Dana Aspirasi
16 Juni 2010
Golkar Klaim Badan Anggaran Setuju Dana Aspirasi
Partai Golkar mengklaim dana aspirasi sudah menjadi keputusan rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.
Ical Bantah Dana Aspirasi untuk Biayai Setgab
13 Juni 2010
Ical Bantah Dana Aspirasi untuk Biayai Setgab
Melalui Golkar, Aburizal bertekad usulan dana aspirasi akan terus diperjuangkan melalui APBN dan APBD. Ia juga mengklaim usulan ini sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mendapat respon yang positif.
Soal Dana Aspirasi, DPR Seakan Ingin Jadi Sinterklas
5 Juni 2010
Soal Dana Aspirasi, DPR Seakan Ingin Jadi Sinterklas
Dana aspirasi sebesar Rp 15 milyar untuk tiap daerah pemilihan membuat setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi sinterklas.
Usulan Dana Aspirasi Karena Pusat Tak Percayai Daerah
5 Juni 2010
Usulan Dana Aspirasi Karena Pusat Tak Percayai Daerah
Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis memaparkan, dana aspirasi Rp 15 miliar untuk tiap daerah pemilhan anggota dewan muncul karena ketidakpercayaan pengelolaan anggaran oleh pusat terhadap pemerintah daerah.
Golkar Sebut Penolakan Dana Aspirasi Terburu-buru
2 Juni 2010
Golkar Sebut Penolakan Dana Aspirasi Terburu-buru
Politisi Golkar menilai penolakan pemerintah terhadap usulan dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR pertahun sebagai terburu-buru.
Pemerintah Tolak Usulan Dana Aspirasi DPR
2 Juni 2010
Pemerintah Tolak Usulan Dana Aspirasi DPR
Pemerintah menyatakan penolakannya atas usulan dana aspirasi Rp 15 miliar per tahun per satu daerah pemilihan bagi kalangan anggota DPR karena dianggap berpotensi melanggar Undang-Undang.