TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengharapkan Sekretaris Jenderal Kemkominfo Farida Dwi Cahyarini fokus terhadap pengelolaan maksimal APBN.
"Bagaimana menyiapkan APBN dan bagaimana mengeksekusi APBN, itu yang penting, karena pertumbuhan ekonomi bergantung pada penyerapan APBN, kontrak harus segera dikedepankan, tender sesegera mungkin, tapi pembayaran sesudah kontrak," kata Rudiantara ketika ditemui di Gedung Kemkominfo di Jakarta Pusat, Senin, (14 Maret 2016).
Ia menjelaskan, target 2018 Kemkominfo harus berubah jauh dari yang sudah dilihat masyarakat pada saat ini, artinya menjadi lebih baik.
Sementara itu, Farida Dwi Cahyarini mengatakan sudah ada target jangka pendek seusai dilantik. Yang pertama adalah percepatan target-target Kemkominfo, seperti laporan keuangan yang dibuat wajar tanpa pengecualian.
Kemudian, kurva penyerapan APBN harus stabil dan efektif. Ia juga mengaku program pembangunan dari yang sudah dicanangkan harus jalan.
"1000 entepreneur akan ditargetkan secepatnya yang terkait dengan komunikasi dan informatika," katanya.
Selain itu, ada Rosita Niken Widiastuti dilantik oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebagai Direktur Jenderal IKP (Informasi dan Komunikasi Publik) Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Senin sore, (14 Maret 2016) di Jakarta.
Niken telah melalui seleksi yang dilakukan panitia seleksi untuk menjadi Dirjen IKP bersama Gatot Sulistiantoro Dewabroto dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Maruhum Batubara dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Niken sendiri siap menerima tantangan dari Menteri Rudi yang mengharapkan trobosan-trobosan dari pejabat yang baru dilantik.
Menurut dia, trobosan yang harus dilakukan adalah penguatan tim humas pemerintah, kemudian membangun komunitas yang ada di Indonesia.
"Waktu yang lalu kita ada kelompok pendengar, ke depan kita akan membentuk kelompok baik di tingkat desa, kota yang disesuaikan masyarakat kini telah berkomunikasi melalui media internet, daring dan lainnya," kata Niken.
Menurut dia semua kementerian dan pemerintah harus siap memberikan klarifikasi jika terjadi simpang siur informasi.
ANTARA
