Izin Masih Dibekukan Kemenhub, Batik Air Merasa Dihukum

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah petugas melakukan sterilisasi di badan pesawat Batik Air ID - 6380 yang tergelincir di ujung runway 27 Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta, 6 November 2015. Pesawat tersebut tengah mengangkut 161 penumpang termasuk 7 kru pesawat. TEMPO/Pius Erlangga

    Sejumlah petugas melakukan sterilisasi di badan pesawat Batik Air ID - 6380 yang tergelincir di ujung runway 27 Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta, 6 November 2015. Pesawat tersebut tengah mengangkut 161 penumpang termasuk 7 kru pesawat. TEMPO/Pius Erlangga

    TEMPO.CO, Jakarta - Pihak Batik Air menyatakan perpanjangan waktu pembekuan rute dari Kementerian Perhubungan tak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Direktur Utama Batik Air, Achmad Luthfi, mengklaim Batik Air sudah melaksanakan seluruh persyaratan sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 159/2015 tentang penyelenggaran angkutan udara. “Ini malah diperpanjang sampai 60 hari ke depan. Jelas seperti mau menghukum perusahaan kami biar enggak maju. Padahal, kami sudah bayar pajak dan pegawai, tetapi malah dihukum, bukan dibina,” tuturnya di Jakarta, Kamis, 3 Maret 2016.

    Dikatakan, permintaan adanya laporan akhir atau final report investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terhadap kecelakaan yang terjadi di Bandara Adisucipto Yogyakarta pada 6 November 2015, tidak sesuai aturan.

    Pasalnya, pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 159/2015 tidak menyebut adanya keperluan final report dari KNKT untuk mencabut pembekuan rute, namun hanya menyebutkan adanya corective action. “KNKT itu sudah kasih surat ke kami, bahwa Batik Air sudah melakukan corective action dari hasil investigasi KNKT, dan itu surat resmi bukan abal-abal. Kemenhub juga sudah datang, dan melakukan safety audit,” katanya.

    Kirim Surat
    Achmad mengklaim, Batik Air sudah mengirimkan surat kepada Kemenhub mengenai corective action yang sudah dilakukan Batik Air selama ini. Meski demikian, hingga saat ini, Batik Air belum mendapat balasan.

    Bahkan, adanya pemberitahuan perpanjangan pembekuan rute hingga 60 hari kedepan saja tidak diberitahukan kepada Batik Air, malah informasi tersebut justru datang dari media, sehingga terkesan Kemenhub tidak ingin membina Batik Air.

    “Seharusnya kalau pemerintah benar, copot saja dulu sanksinya, kami diperbolehkan lagi mengajukan rute baru sesuai dengan izin yang diberikan, kalau ada bukti baru, baru tutup lagi aja. Itu kan lebih baik,” ujarnya.

    Bayu mengungkapkan, akibat pembekuan rute tersebut, Batik Air tidak bisa mengembangkan bisnisnya. Padahal, pada tahun ini, Batir Air berencana membuka rute domestik baru ke 10 kota, termasuk Silangit  Danau Toba.  

    Pembekuan Rute
    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyebut, pembekuan rute Jakarta-Yogyakarta dari Batik Air sejak 6 November 2015 belum dapat dicabut, karena masih menunggu hasil final investigasi dari KNKT.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo mengatakan, laporan investigasi KNKT yang diterima Ditjen Hubud pada saat ini, masih berupa draft, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Sesuai persyaratan, harus terlebih dahulu memenuhi rekomendasi dari KNKT, dan kemudian diaudit. Namun, laporan yang kami terima pada dua pekan yang lalu itu masih berupa draft bukan final,” katanya.

    Suprasetyo menjelaskan pencabutan rute sebenarnya bisa dilakukan dengan mengacu dari draft report KNKT tersebut. Meski demikian, KNKT tidak bisa menjamin bahwa hasil final investigasi KNKT tidak akan berubah nantinya.

    Oleh karena itu, lanjutnya, Ditjen Hubud memutuskan untuk menunggu terlebih dahulu hasil final investigasi tersebut sebelum memberi keputusan. Menurutnya, hasil final investigasi KNKT tersebut akan dikeluarkan dalam 60 hari kedepan.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.