Kejar Rp 1.360,1 T, Pemerintah Bidik Basis Pajak Menengah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ken Dwijugiasteadi, Direktur Jenderal Pajak. pajak.go.id

    Ken Dwijugiasteadi, Direktur Jenderal Pajak. pajak.go.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan peningkatan basis pajak menjadi salah satu agenda utamanya. Musababnya, basis perpajakan Tanah Air cukup jelek.

    Dari 127 juta jiwa potensi pajak kelas menengah, kata Ken, hanya 27 juta di antaranya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. "Masih ada selisih 100 juta orang,ekstensifikasi harus dilakukan" ujar Ken, Selasa, 1 Maret 2016.

    Ken berkomitmen mempermudah warga untuk mendapatkan NPWP. Salah satu caranya dengan meningkatkan teknologi informasi di lembaga yang dipimpinnya.

    Selanjutnya, Ken akan mengupayakan kemudahan pembayaran pajak dengan bekerja sama bersama perbankan melalui Anjungan Tunai Mandiri melalui keterbukaan informasi. Restrukturisasi juga dilakukan dengan menambah Direktorat Kerja Sama Perpajakan Internasional dan Direktorat Intelijen Pajak.

    Menurut Ken, dengan adanya kemudahan, kesadaran masyarakat terhadap pajak otomatis meningkat dan memicu pendapatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai. Pun, dia melihat potensi perbaikan daya beli masyarakat akan turut mendongkrak pendapatan pajak. "Tapi kalau ngomongin angka riilnya tidak bisa, yang pasti kami minta semua pihak bergotong royong.”

    Dorongan pembangunan yang besar dan cepat, membuat Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menunjuk Ken tanpa melewati skema lelang jabatan. Dia mengatakan Direktorat Jendral Pajak harus segera berlari cepat mencapai target pajak Rp 1.360,1 triliun dengan realisasi pajak minimal 70 persen ketimbang tahun lalu. "Tanpa penerimaan yang besar, tak ada belanja yang ekspansif," katanya.

    ANDI IBNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.