Wapres: Deflasi Tidak Selalu Baik untuk Ekonomi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri acara silaturahmi dan makan siang bersama wartawan, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, 22 Desember 2015. Dalam sambutannya Jusuf Kalla menyatakan wartawan ini mewakili 250 juta penduduk Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri acara silaturahmi dan makan siang bersama wartawan, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, 22 Desember 2015. Dalam sambutannya Jusuf Kalla menyatakan wartawan ini mewakili 250 juta penduduk Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik merilis indeks harga konsumen di Februari 2016 yang mengalami deflasi sebesar 0,09 persen. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan deflasi tidak selalu baik bagi perekonomian.

    Kalla mengatakan deflasi menunjukkan terjadinya penurunan harga secara umum. Hal ini antara lain disebabkan penurunan permintaan. "Jadi deflasi tidak selalu baik. Deflasi yang dua-tiga bulan berbahaya itu," katanya di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 1 Maret 2016.

    Menurut Wapres, lebih baik terjadi inflasi dalam besaran yang sedikit dibanding terjadi deflasi dalam waktu dua-tiga bulan. "Itu artinya terjadi pelemahan ekonomi yang lebih," katanya.

    Baca Juga: Inflasi Komponen Inti Rendah, BPS: Tanda Ekonomi Terkendali

    Menurut Kalla, dimulainya panen produksi pangan di banyak tempat bisa menjadi penyebab terjadinya deflasi. Terjadinya panen secara bersamaan itu bisa membuat harga barang menurun.

    Kalla menyebutkan kebijakan yang diambil pemerintah terkait dengan deflasi bukan melalui impor atau tidak impor. "Tapi lebih pada meningkatkan seluruh produksi dalam negeri, seperti beras, padi, jagung, dan daging."

    Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan deflasi pada Februari 2016 mencapai 0,09 persen. Deflasi ini disumbang dari komponen energi yang mengalami deflasi sebesar 2,04 persen.

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.