Presiden Jokowi Tahan Proyek Gedung Kementerian  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo/Jokowi. REUTERS/Darren Whiteside

    Presiden Joko Widodo/Jokowi. REUTERS/Darren Whiteside

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo akan memperketat aturan pembangunan gedung-gedung milik kementerian atau lembaga negara lain per tahun ini. Alasannya, untuk mengefisienkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    Jokowi menyebutkan akan melakukan moratorium pembangunan gedung milik pemerintah tersebut. “Kalau benar-benar darurat pembangunan gedung itu, minta izin presiden," ujarnya ketika membuka rapat terbatas terkait dengan sarana dan prasarana kementerian, Senin, 29 Februari 2016.

    Jokowi melanjutkan, ia sudah menerima banyak usul perihal pembangunan gedung kementerian yang urgensinya tinggi. Rapat terbatas hari ini untuk mengkaji urgensi pembangunan itu guna memutuskan mana yang benar-benar boleh dibangun dan mana yang tidak.

    Pasalnya, kata Jokowi, dalam setahun terakhir, pihaknya sudah menerima banyak usul soal pembangunan sarana dan prasarana. “Hari ini akan saya putuskan," tuturnya.

    Perihal pembangunan gedung yang tak jadi dianggarkan, kata Jokowi, akan dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Di antaranya pembangunan waduk, bendungan, sistem irigasi, jembatan, jalur kereta api, dan pelabuhan. "Saya ingin pembangunan yang dampaknya langsung kepada masyarakat," tuturnya, mengakhiri pembukaan rapat.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.