Kisruh Blok Masela: Pemerintah Butuh Waktu Putuskan Skema  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kedua kiri) beserta rombongan meninjau Kilang Minyak TPPI di Tuban, Jawa Timur, 11 November 2015. Pertamina menyebutkan pengoperasian kembali kilang minyak TPPI tersebut dapat menghemat devisa sebesar 2,2 miliar Dolar AS setahun karena mampu mengurangi impor BBM dan LPG. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Presiden Joko Widodo (kedua kiri) beserta rombongan meninjau Kilang Minyak TPPI di Tuban, Jawa Timur, 11 November 2015. Pertamina menyebutkan pengoperasian kembali kilang minyak TPPI tersebut dapat menghemat devisa sebesar 2,2 miliar Dolar AS setahun karena mampu mengurangi impor BBM dan LPG. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih butuh waktu untuk memutuskan skema kilang gas alam cair (LNG) di Lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku. Presiden Joko Widodo mengatakan proyek Abadi Masela merupakan proyek besar berjangka panjang yang masih dalam proses studi.

    Investor, ia berujar, akan memberi keputusan final investasi (FID) pada 2018. "Oleh sebab itu, kita memerlukan waktu untuk memberi peluang kepada investor darat atau di laut. Offshore atau onshore. Segera dirampungkan," katanya setelah mengikuti penandatanganan kontrak kegiatan strategis tahun anggaran 2016 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Senin, 29 Februari 2016.

    Presiden menambahkan, yang paling penting, proyek itu harus bermanfaat bagi pengembangan regional Indonesia bagian timur. "Jangan sampai diambilin rakyat di sekitar enggak ada manfaatnya. Itu desain yang saya minta ke menteri ESDM atau Bappenas," ucapnya.

    Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan keputusan rencana pengembangan (POD) harus diputuskan saat ini. "Kalau POD tidak diputuskan saat ini, lupakan FID pada 2018 karena akan mundur," katanya.

    Dia mengungkapkan skema kilang LNG darat atau laut tersebut akan tercantum dalam revisi POD. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan skema kilang LNG yang akan diambil oleh Presiden. "Kita tunggu saja apa keputusan Pak Presiden," tuturnya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.