20 RIbu Pengojek Online Belum Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS  akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambahan program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid

    Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambahan program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Hendro Sucahyono menyatakan sekitar 20 ribu pengendara ojek online belum masuk program jaminan sosial ketenagakerjaan.

    "Kami acap trenyuh jika menyaksikan pengendara ojek online yang tewas karena kecelakaan kerja tetapi tidak terlindungi, seperti kemarin yang tertusuk dan juga yang tewas karena tabrakan," ujar Hendro pada diskusi Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Upaya Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di DKI Jakarta, di Jakarta, Kamis, 25 Februari 2016.

    Dia menyatakan sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri DKI Jakarta sebagai pengacara negara untuk penegakan peraturan perundangan jaminan sosial.

    Di sisi lain, Hendro juga mengungkapkan akan melakukan pelatihan pengendara aman (safety riding) untuk memininalisasi kecelakaan kerja, bekerja sama dengan kepolisian lalu lintas. Tidak hanya itu, Kanwil BPJS DKI Jakarta juga merancang program pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan.

    "Kami menargetkan mereka, pengendara ojek, bisa menolong diri sendiri lalu menolong penumpangnya," ucap Hendro. Dia juga mengungkapkan sekitar 2,4 juta pekerja, atau sebanyak 30 persen, belum ikut program jaminan sosial.

    Di sisi lain, dia mengapreasiasi pemda DKI yang sudah mendaftarkan pekerja pemelihara sarana umum (PPSU) dalam program jaminan sosial. "Kemarin ada pekerja PPSU yang tewas karena dipatuk ular, juga yang jatuh dari ketinggian. Mereka (ahli waris) mendapat santunan kecelakaan kerja hingga Rp 150 jutaan," ujar Hendro.

    Diakuinya, sempat muncul pertanyaan dari pejabat pemda DKI apakah besarannya memang seperti itu, karena sang pekerja baru terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dijelaskannya, prinsip subsidi silang yang diterapkan jaminan sosial menjadikan besaran santunan bisa senilai itu.

    Pembicara lain, Erwin dari pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) DKI menyatakan saat ini pelaksanaan pelayanan satu pintu sudah berjalan dengan baik. Hal itu juga dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin DKI Sarman Simanjorang.

    Kini sudah ada jangka waktu penyelesaian, begitu juga dengan besaran biaya. Dia berharap ke depan, PTSP juga bisa memberi pelayanan IMB dan tata ruang.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.