Agus Marto Dukung Holding Bank BUMN

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat berdiskusi di kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, 11 November 2015. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

    Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat berdiskusi di kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, 11 November 2015. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mendukung upaya pemerintah membentuk induk usaha (holding) bank badan usaha milik negara (BUMN). “Saya menyambut baik karena memang bank BUMN mayoritas yang punya pemerintah dalam arti negara,” katanya di kantornya, Kamis, 18 Februari 2016.

    Menurut Agus upaya membentuk holding bank BUMN sebagai langkah restrukturisasi sepanjang dikelola profesional dan mematuhi prinsih kehati-hatian. Adanya holding bank BUMN bisa menyelaraskan rencana bisnis bank secara strategis. Itu dinilai sebagai manfaat awal dibentuk holding.

    Agus mencontohkan bentuk holding bank BUMN bisa membagi fokus bisnis sesuai dengan visi misi bank. Misalnya,  satu bank difokuskan pada bisnis perumahan, bank lain diarahkan kepada pengembangan ekspor dan impor. “Ada peran pemegang saham yang bisa direspons lebih cepat kalau statusnya adalah holding.”

    Baca: Dari 5.200 SPBU, 400 Berkualitas Rendah  

    Namun, restrukturisasi bank BUMN bisa lebih bermanfaat jika dilakukan merger. Agus menyebut bentuk merger dilakukan dengan cara meningkatkan nilai bisnis, jangkauan, dan efisiensi. Misalnya jika masing-masing bank BUMN memiliki unit treasury maka dengan merger bisa disederhanakan jumlahnya.

    Selain itu, kata Agus, jika dalam direksi komisaris masing-masing bank masih ada banyak bisa diminimalkan atau dikombinasikan antardireksi bank. “Tapi dengan holding sudah baik, baiknya di perencanaan strategis bisa diselaraskan juga dengan perencanaan binsis.”

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.