Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BI: Kebijakan Bunga Negatif Jepang Tak Pengaruhi Indonesia  

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kala besama (kiri-kanan) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Ketua OJK Muliaman Hadad, Gubernur BI Agus Marto dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri keuangan non Bank Fidaus Djeailani saat hari terakhir perdagangan Bursa Efek Indonesia di Jakarta, 30 Desember 2015. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di posisi 4.593,01 poin. TEMPO/Tony Hartawan
Wakil Presiden Jusuf Kala besama (kiri-kanan) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Ketua OJK Muliaman Hadad, Gubernur BI Agus Marto dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri keuangan non Bank Fidaus Djeailani saat hari terakhir perdagangan Bursa Efek Indonesia di Jakarta, 30 Desember 2015. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di posisi 4.593,01 poin. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.COJakarta - Bank Indonesia menilai kebijakan suku bunga negatif yang diambil Bank of Japan (BoJ) mulai Februari 2016 tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral Jepang ini masih menerapkan kebijakan dana murah (quantitative easing) karena masih ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang masih rendah di negara itu.

"Kami tidak melihat suatu dampak yang signifikan dari apa yang dilakukan oleh BoJ," ujar Perry, di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Jumat.

BoJ akan menerapkan kebijakan suku bunga negatif mulai Februari sebagai langkah tambahan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Jepang.

Keputusan tersebut diumumkan Jumat siang ini seusai rapat kebijakan moneter bulanan Bank of Japan, dengan lima dari sembilan anggota dewan gubernur BoJ mendukung kebijakan ini.

BoJ hari ini juga memutuskan mempertahankan besaran program quantitative easing US$ 666 miliar per tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Perry, yang menjadi berita positif justru keputusan The Fed Rabu lalu yang tidak menaikkan tingkat suku bunga acuan dan menunjukkan bank sentral AS akan tetap dovish (tidak agresif melakukan penguatan suku bunga, lebih memilih kemajuan pertumbuhan ekonomi).

"Saya kira itu mengkonfirmasi apa yang diperkirakan oleh pasar bahwa tahun ini kenaikan FFR (Fed Fund Rate) hanya dua kali. Kemungkinan di Maret atau Juni," kata Perry.

Apabila The Fed terbukti hanya menaikkan FFR dua kali dalam tahun ini, lanjut Perry, dampak dari kebijakan tersebut sudah diantisipasi oleh BI sebelumnya.

"Kami meyakini itu menjadi faktor yang positif terhadap Indonesia, khususnya terhadap nilai tukar rupiah kita," ujar Perry.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bank Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi Berdaya di Tengah Gejolak Global

2 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bersama jajaran Deputi Bank Indonesia saat menyampaikan Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Februari 2024 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Perry Warjiyo mengatakan keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00 persen tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability. TEMPO/Tony Hartawan
Bank Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi Berdaya di Tengah Gejolak Global

Bank Indonesia prediksi pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,7 hingga 5,5 persen. Masih berdaya di tengah gejolak global.


Pasar Keuangan Global Kian Tak Pasti, BI Perkuat Bauran Kebijakan Moneter

2 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat menyampaikan Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Februari 2024 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Perry Warjiyo mengatakan keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability. TEMPO/Tony Hartawan
Pasar Keuangan Global Kian Tak Pasti, BI Perkuat Bauran Kebijakan Moneter

BI memperkuat bauran kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.


Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

3 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

Berita terpopuler: Prabowo-Gibran diharap bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik, pendaftaran CPNS 2024 dibuka.


Rektor Paramadina Ingatkan Pemerintah Tak Remehkan Dampak Konflik Iran-Israel

4 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers ihwal antisipasi dampak konflik Iran-Israel di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 17 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Rektor Paramadina Ingatkan Pemerintah Tak Remehkan Dampak Konflik Iran-Israel

Didik mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap enteng konflik Iran-Israel. Kebijakan fiskal dan moneter tak boleh menambah tekanan inflasi.


Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

5 hari lalu

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada sebuah panel bertajuk
Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

Sri Mulyani menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM, baik pada bidang pendidikan maupun kesehatan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.


Konflik Iran-Israel, Ekonomi Indonesia Terancam Turun di Bawah 5 Persen

6 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers ihwal antisipasi dampak konflik Iran-Israel di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 17 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Konflik Iran-Israel, Ekonomi Indonesia Terancam Turun di Bawah 5 Persen

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terancam turun menjadi di bawah 5 persen karena dampak konflik Iran-Israel.


Ekonom Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

8 hari lalu

Komandan Militer Iran Nyatakan Siap Hadapi Serangan Israel
Ekonom Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Ekonom sekaligus Pendiri Indef Didik J. Rachbini mengingatkan pemerintah Indonesia, termasuk Presiden terpilih dalam Pilpres 2024, untuk mengantisipasi dampak konflik Iran dengan Israel.


ADB Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Mencapai 4,9 Persen Tahun Ini, Apa Saja Pemicunya?

15 hari lalu

Logo ADB atau Asian Development Bank. (adb.org)
ADB Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Mencapai 4,9 Persen Tahun Ini, Apa Saja Pemicunya?

ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik bakal mencapai angka rata-rata 4,9 persen pada tahun ini.


Kemenparekraf Prediksi Libur Lebaran Dorong Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen

24 hari lalu

Puncak Arus Mudik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta 6 April, 188.795 Penumpang Diprediksi Melintas
Kemenparekraf Prediksi Libur Lebaran Dorong Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen

Kemenparekraf memprediksi perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif selama Lebaran 2024 mencapai Rp 276,11 triliun.


Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

34 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu perdana dengan wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Dok Tim Prabowo
Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

Rasio pajak bisa naik jika stabilitas ekonomi terjaga. Sebab penyumbang penerimaan terbesar masih pajak badan dari dunia usaha.