Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Bangun 7 Pusat Layanan Usaha Terpadu  

image-gnews
Petugas melayani warga yang mengurus proses perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat BKM di Gedung BKPM, Jakarta, 15 Januari 2015. Untuk mendukung layanan perijinan di PTSP Pusat BKPM saat ini 19 kementrian/Lembaga telah menempatkan petugas penghubung yang siap melayani proses perijinan terintegrasi. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Petugas melayani warga yang mengurus proses perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat BKM di Gedung BKPM, Jakarta, 15 Januari 2015. Untuk mendukung layanan perijinan di PTSP Pusat BKPM saat ini 19 kementrian/Lembaga telah menempatkan petugas penghubung yang siap melayani proses perijinan terintegrasi. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kantor layanan terpadu bagi koperasi dan usaha mikro ini, antara lain akan dibangun di Lampung, Bengkulu, Kabupaten Malang, Belitung, dan Tulungagung

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Yuana Sutyowati akan menambah tujuh unit gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM).

"Kami komitmen ada penyebaran usaha kecil dan mikro yang sudah terwakili," katanya di kantornya, Rabu, 20 Januari 2016.  

Tujuh kantor PLUT, menurut Yuana, meliputi tiga unit di tingkat provinsi, yaitu Lampung, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah. Sementara empat lainnya di tingkat kabupaten, di antaranya Malang, Belitung, Sumba Barat Daya, dan Tulungagung. Ia menyebut pembangunan itu senilai Rp 22,6 miliar. Sehingga nantinya ada 49 PLUT yang tersebar di seluruh Indonesia.

Yuana berujar pemerintah telah mengalokasikan dana dekonsentrasi sebesar Rp 12,2 miliar untuk membiayai honor pendamping dan kegiatan PLUT. Namun honor tersebut bersifat sementara karena ke depan, Yuana berharap pemerintah daerah mampu mengalokasikan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai tenaga pendamping untuk setiap PLUT di daerahnya. Untuk operasional seperti listrik, komputer, dan alat perkantoran, ia menyerahkan anggaran itu juga kepada pemerintah daerah.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Yuana, setiap PLUT akan ada lima hingga tujuh pendamping. Selain itu, pemerintah hanya akan menanggung honor mereka selama dua hingga tiga tahun. Kapasitas pendamping juga akan ditingkatkan pada sisi pemasaran sehingga bisa membantu UKM memasarkan produk bahkan berorientasi ekspor. Tidak menutup kemungkinan pendamping bisa mendapatkan bagi hasil dari para UKM yang sudah mendapatkan pasar.  

Yuana mengatakan tahun ini bagi para pendamping yang berhasil mengembangkan usaha mikro dan kecil akan mendapat penghargaan. Ia juga akan fokus pada upaya peningkatan kapasitas pendamping PLUT sehingga ada standar kompetensi sama bagi setiap pendamping yang mengarah pada sertifikasi.

DANANG FIRMANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


LPDB-KUMKM jadi Mitra Terbaik Koperasi Jasa KORPRI Kota Ternate

1 hari lalu

LPDB-KUMKM jadi Mitra Terbaik Koperasi Jasa KORPRI Kota Ternate

LPDB-KUMKM merupakan mitra terbaik bagi koperasi dan UMKM Kota Ternate


LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

2 hari lalu

LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

LPDB-KUMKM melakukan penjajakan dengan industri gula nasional.


Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan

25 hari lalu

Pengunjung mengunjungi salah satu stan pameran kerajinan tangan Inacraft 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, mengklaim Indonesia memiliki pangsa pasar sekitar 1,25 persen dalam industri kerajinan di dunia. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan

Menteri Teten mengatakan bahwa RUU Perkoperasian untuk penguatan kelembagaan.


MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

37 hari lalu

MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.


MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

37 hari lalu

MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.


Terkini Bisnis: Koalisi Sebut BUMN Dikonversi Jadi Koperasi Berbahaya, Sosok Darma Mangkuluhur yang Akan Bangun Lapangan Golf Rp 1,2 T

8 Februari 2024

Sejumlah tamu berfoto bersama di depan logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Terkini Bisnis: Koalisi Sebut BUMN Dikonversi Jadi Koperasi Berbahaya, Sosok Darma Mangkuluhur yang Akan Bangun Lapangan Golf Rp 1,2 T

Tomy menanggapi ramainya wacana BUMN dikonversi menjadi berbasis koperasi yang dilontarkan tim pemenangan Capres nomor urut 1 Anies-Muhaimin.


Ramai Wacana BUMN Jadi Koperasi, Koalisi: Berbahaya, 1,6 Juta Pegawai Menjadi Pengangguran

8 Februari 2024

Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Ramai Wacana BUMN Jadi Koperasi, Koalisi: Berbahaya, 1,6 Juta Pegawai Menjadi Pengangguran

Ketua Koalisi Masyarakat Peduli BUMN Maju Tomy Tampatty sangat menyesalkan adanya wacana BUMN dikonversi berbasis koperasi.


Anies soal Narasi Pembubaran BUMN: Tidak Benar, Itu Fitnah yang Tak Masuk Akal

7 Februari 2024

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan memberikan pidato politik saat kampanye akbar di Padepokan Kalisoga, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selasa, 30 Januari 2024. Anies berjanji akan meningkatkan perekonomian di wilayah Pantura. Anies juga menyampaikan sejumlah gagasan lain, terutama masalah pupuk. Dalam pidatonya jika nanti terpilih menjadi presiden, di 100 hari kepemimpinannya, Anies berjanji akan menyelesaikan permasalahan tata niaga pangan dan permasalahan pupuk. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anies soal Narasi Pembubaran BUMN: Tidak Benar, Itu Fitnah yang Tak Masuk Akal

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan angkat bicara soal adanya narasi pembubaran BUMN yang belakangan ramai dibicarakan.


Terkini: Anies dan Ganjar Kompak Sindir Politisasi Bansos di Depan Prabowo, Ide BUMN Jadi Koperasi Pengamat Sebut Pernyataannya Dipelintir

5 Februari 2024

Terkini: Anies dan Ganjar Kompak Sindir Politisasi Bansos di Depan Prabowo, Ide BUMN Jadi Koperasi Pengamat Sebut Pernyataannya Dipelintir

Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak menyindir politisasi bantuan sosial atau Bansos di depan Prabowo Subianto dalam debat Capres terakhir.


Ide BUMN Jadi Koperasi, Pengamat: Pernyataan Saya Dipelintir, Mengonversi Bukan Membubarkan

5 Februari 2024

Pengamat ekonomi Suroto. ANTARA
Ide BUMN Jadi Koperasi, Pengamat: Pernyataan Saya Dipelintir, Mengonversi Bukan Membubarkan

Pengamat koperasi Suroto angkat bicara soal tanggapan Menteri BUMN Erick Thohir terhadap pernyataannya tentang perubahan perusahaan negara dari basis perseroan menjadi koperasi.