Pemerintah Bangun 7 Pusat Layanan Usaha Terpadu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melayani warga yang mengurus proses perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat BKM di Gedung BKPM, Jakarta, 15 Januari 2015. Untuk mendukung layanan perijinan di PTSP Pusat BKPM saat ini 19 kementrian/Lembaga telah menempatkan petugas penghubung yang siap melayani proses perijinan terintegrasi. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Petugas melayani warga yang mengurus proses perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat BKM di Gedung BKPM, Jakarta, 15 Januari 2015. Untuk mendukung layanan perijinan di PTSP Pusat BKPM saat ini 19 kementrian/Lembaga telah menempatkan petugas penghubung yang siap melayani proses perijinan terintegrasi. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Kantor layanan terpadu bagi koperasi dan usaha mikro ini, antara lain akan dibangun di Lampung, Bengkulu, Kabupaten Malang, Belitung, dan Tulungagung

    Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Yuana Sutyowati akan menambah tujuh unit gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM).

    "Kami komitmen ada penyebaran usaha kecil dan mikro yang sudah terwakili," katanya di kantornya, Rabu, 20 Januari 2016.  

    Tujuh kantor PLUT, menurut Yuana, meliputi tiga unit di tingkat provinsi, yaitu Lampung, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah. Sementara empat lainnya di tingkat kabupaten, di antaranya Malang, Belitung, Sumba Barat Daya, dan Tulungagung. Ia menyebut pembangunan itu senilai Rp 22,6 miliar. Sehingga nantinya ada 49 PLUT yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Yuana berujar pemerintah telah mengalokasikan dana dekonsentrasi sebesar Rp 12,2 miliar untuk membiayai honor pendamping dan kegiatan PLUT. Namun honor tersebut bersifat sementara karena ke depan, Yuana berharap pemerintah daerah mampu mengalokasikan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai tenaga pendamping untuk setiap PLUT di daerahnya. Untuk operasional seperti listrik, komputer, dan alat perkantoran, ia menyerahkan anggaran itu juga kepada pemerintah daerah.  

    Menurut Yuana, setiap PLUT akan ada lima hingga tujuh pendamping. Selain itu, pemerintah hanya akan menanggung honor mereka selama dua hingga tiga tahun. Kapasitas pendamping juga akan ditingkatkan pada sisi pemasaran sehingga bisa membantu UKM memasarkan produk bahkan berorientasi ekspor. Tidak menutup kemungkinan pendamping bisa mendapatkan bagi hasil dari para UKM yang sudah mendapatkan pasar.  

    Yuana mengatakan tahun ini bagi para pendamping yang berhasil mengembangkan usaha mikro dan kecil akan mendapat penghargaan. Ia juga akan fokus pada upaya peningkatan kapasitas pendamping PLUT sehingga ada standar kompetensi sama bagi setiap pendamping yang mengarah pada sertifikasi.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.