Jaga Pasokan Dalam Negeri, Menteri Susi Batasi Ekspor Ikan Hidup  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan saat sosialisasi program Jaring di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kec. Sumber Manjing, Malang, Jawa Timur, 13 November 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan saat sosialisasi program Jaring di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kec. Sumber Manjing, Malang, Jawa Timur, 13 November 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana membatasi ekspor ikan gelondongan guna mendorong hilirisasi industri pengolahan ikan. Selain menggenjot pengembangan industri hilir, pembatasan tersebut dilakukan untuk menjaga harga jual ikan di pasaran.

    "Tahun depan akan membatasi ekspor ikan gelondongan. Saya ingin keberadaan ikan tidak serta-merta diikuti kecepatan bisnis ekspor. Nanti semua ikan akan mahal, harus pandai antisipasi," ujar Susi di kantornya, Senin, 7 Desember 2015.

    Meski produksi ikan dari nelayan lokal melimpah setelah maraknya pemberantasan illegal fishing, menurut Susi, harga ikan saat ini dia nilai masih terlalu mahal.

    Susi mengatakan, harga jual rata-rata ikan laut saat ini di pasar berkisar antara Rp 30 ribu-Rp 35 ribu per kilogram. Dia menilai harga tersebut masih sedikit mahal karena daya beli masyarakat masih minim.

    Susi berkeinginan agar harga ikan laut bisa turun di kisaran Rp 20 ribu-Rp 25 ribu. "Di satu sisi kita melihat ini tidak begitu merugikan. Supaya semua bisa makan ikan dan nilai tukar nelayan tetap terjaga. Ini target kebaikan masyarakat untuk bisa makan ikan," ujarnya.

    Menurut Susi, jika pasokan ikan dalam negeri melimpah dan bisa terjaga, hal tersebut bisa menjadi daya tarik bagi pengusaha untuk berinvestasi di bidang pengolahan ikan.
    "Biasanya kalau banyak ikan, pengusaha akan tertarik dan distribusi lebih baik. Dengan begitu, bisa mendapatkan nilai tambah," ujarnya.

    Susi menambahkan, walapun nilai eskpor wajib dikejar, ekspor dilakukan setelah orang Indonesia sendiri cukup ikan.

    DEVY ERNIS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.