TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Banyumas Achmad Husein menolak beras impor dari negara lain masuk wilayahnya karena Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, surplus beras.
"Saya kan bawahan, kalau Gubernur Jateng bilang seperti itu (menolak beras impor, red.), saya juga ikut. Kalau atasanya bilang A, bawahannya ngomong Z, ya tidak seirama," katanya di Desa Pegalongan, Kecamatan Patikraja, Banyumas, Kamis (19 November 2015).
Ia mengatakan bahwa warga Banyumas tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan harga beras semakin melonjak maupun terjadinya kelangkaan bahan pangan itu.
Menurut dia, hal itu disebabkan Banyumas surplus beras sehingga banyak yang dijual ke luar daerah.
Disinggung mengenai stok beras di gudang Bulog Subdivisi Regional Banyumas yang menipis, dia mengatakan bahwa ketersediaan beras di kabupaten itu tetap aman karena pada bulan Februari sudah ada petani yang panen.
Bahkan dalam kesempatan tersebut, dia memanggil Kepala Bulog Subdivre Banyumas Setio Wastono.
Setelah mendapat penjelasan dari Setio Wastono terkait stok beras di gudang Bulog Banyumas, Bupati menegaskan persediaan beras untuk Kabupaten Banyumas dalam posisi aman.
"Tetap aman, karena bulan Februari sudah ada petani yang mulai panen, jadi aman. Kabupaten Kebumen kemarin malah dipasok dari Banyumas, berarti petaninya makmur," katanya.
Selain itu, kata dia, beras untuk keluarga sejahtera (rasta) yang sebelumnya hanya 13 kali dalam satu tahun akan ditambah menjadi 14 kali.
Sementara itu, Kepala Bulog Subdivre Banyumas Setio Wastono mengatakan bahwa stok beras public service obligation (PSO) maupun beras premium di gudang Bulog masih mencukupi kebutuhan hingga bulan Februari 2016.
"Oleh karena Banyumas kemarin surplus, kami move (kirim beras, red.) ke Kebumen 1.500 ton," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Banyumas Widarso mengatakan bahwa kabupaten itu rata-rata surplus beras sebanyak 30.000 ton per tahun.
"Untuk surplus tahun ini masih dalam penghitungan, mungkin baru diketahui bulan Januari namun diperkirakan tidak jauh berbeda dengan angka rata-rata," katanya.
Seperti diwartakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak beras impor dari negara lain masuk ke provinsi setempat dengan alasan apa pun karena dikhawatirkan akan merugikan petani lokal.
"Impor beras jangan sampai masuk ke Jateng, terus terang saya tidak setuju tapi kalau pemerintah pusat punya alasan lain, saya menghormati," kata Ganjar di sela kunjungan kerja di Kabupaten Klaten, Rabu (18 November 2015).
Ganjar mengungkapkan bahwa masuknya beras impor ke Jateng akan merusak harga beras yang ada di pasaran sehingga merugikan para petani.
Menurut Ganjar, berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan pihaknya, stok beras di Jateng aman hingga April 2016.
"Surplus beras di Jateng itu sekitar 3 juta ton lebih, masih cukup hingga April tahun depan," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Ganjar mengaku sudah menginstruksikan Badan Ketahanan Pangan untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mencegah masuknya beras impor ke Jateng.
ANTARA
