Mendes Curhat Kementerian Lain Tak Peduli Investasi Perbatasan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Marwan Ja'far. TEMPO/Imam Sukamto

    Marwan Ja'far. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar merasa kementerian lain tidak peduli, tidak memperhatikan, dan memandang sebelah mata terkait dengan potensi investasi di daerah perbatasan.

    "Nanti akan kami buktikan bahwa para investor akan masuk di daerah perbatasan," kata  Marwan saat ditemui wartawan selepas menghadiri acara Border Investment Summit di Jakarta, Selasa, 3 November 2015.

    Menurut Marwan, beda dengan para pemimpin daerah, seperti gubernur, wali kota, dan bupati, mereka  antusias menyambutnya. Kemendes  telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan tiga  gubernur dan 12 kabupaten di Kalimantan Timur serta Kepulauan Riau. "Tinggal berjalan tahun ini dan sudah kami lakukan langkah-langkah percepatan proses pembangunan di perbatasan," tuturnya

    Menurut Marwan, daerah perbatasan memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan investasi, baik dari sektor perkebunan, pertambangan, agro industri maupun barang-barang komoditas lain. "Cuma selama ini memang belum digarap sama sekali dan kami mulai hari ini untuk membicarakan masalah perbatasan dari perspektif ekonomi."

    Marwan menuturkan langkah tersebut sudah dimulai dengan merintis pembangunan infrastruktur di perbatasan. Program transmigrasi yang terintegrasi serta komprehensif juga dimulai. Melalui program transmigrasi tersebut, pihaknya akan membuat perkebunan dan peternakan terpadu. "2015 sudah mulai pembangunan, 2016 mulai penempatan orang," ucapnya.

    Salah satu potensi yang ada ialah ketersediaan lahan tidur sebanyak 14,7 juta hektare di daerah tertinggal dan 2,9 juta hektare di daerah perbatasan. "Potensi ini yang dapat dikembangkan untuk investasi, misal di peternakan atau perkebunan," kata Marwan.

    Marwan  menargetkan, dalam lima tahun ke depan, nilai investasi yang masuk di daerah perbatasan mencapai sekitar Rp 130 triliun yang mencakup seluruh sektor, yakni perkebunan, pertambangan, dan sebagainya.

    AHMAD FAIZ IBNU SANI

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.