Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Keuangan Tak Setuju Penerbitan Obligasi Daerah?

image-gnews
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menggelar jumpa pers di Jakarta, 2 Juli 2015. ANTARA/Vitalis Yogi Trisna
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menggelar jumpa pers di Jakarta, 2 Juli 2015. ANTARA/Vitalis Yogi Trisna
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya – Penerbitan obligasi daerah oleh pemerintah daerah dinilai mendapat dorongan dari berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan. Namun Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai hal itu belum diperlukan, meskipun obligasi daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan di tengah lesunya perekonomian.

“Ya kami mendorong, tapi untuk apa mengeluarkan obligasi daerah ketika uangmu masih banyak,” katanya kepada Tempo di sela acara Serah Terima dan Uji Kapal Patroli Cepat di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jumat, 23 Oktober 2015. Uang yang ia maksud adalah dana pemerintah daerah yang masih mengendap di perbankan nasional.

Bambang menegaskan, obligasi daerah baru akan didorong apabila terdapat kebutuhan yang mendesak. Sementara itu ia menyebutkan, dana daerah yang berada di perbankan nasional per bulan September itu mencapai Rp 290 triliun.

“Kalau separuh itu saja dibelanjakan, itu sudah memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Yang kami harapkan, pemda menggunakan dana yang sudah dia miliki. Dia nggak perlu cari uang lagi, uangnya sudah ada,” tuturnya.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta segera menggunakan dana daerah dalam bentuk program-program yang dapat menahan laju perlambatan perekonomian. “Tinggal dia mau pakai atau enggak, terutama dipakai untuk keperluan masyarakat. Gunakan uang yang sudah ada di tangan mereka, di rekening bank mereka.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di samping itu, Bambang mengingatkan soal risiko penerbitan obligasi daerah dibandingkan dengan optimalisasi penggunaan dana daerah. Penggunaan dana daerah, kata dia, relatif cepat dan tak mengandung risiko. “Kalau obligasi butuh proses, ada risiko. Jadi pakai dulu uang yang sudah ada, yang ditahan.”

Berdasarkan Data Ditjen Perimbangan Keuangan, dana pemerintah daerah yang mengendap di bank hingga akhir September 2015 mencapai Rp 291,5 triliun. Angka tersebut lebih besar dibanding bulan Agustus yang sebesar Rp 261,9 triliun dan pada Juli yang sebesar Rp 261,4 triliun.

ARTIKA RACHMI FARMITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

10 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Nandito Putra
Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bersedia menjelaskan harga obat di Indonesia terus meningkat.


Piala AFF U-19 2024: Pemerintah Kota Surabaya Sediakan Shuttle Bus untuk Penonton ke Stadion

1 hari lalu

Pesepak bola Timnas U-19 Indonesia saat berlatih di Lapangan THOR, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 11 Juli 2024. Timnas U-19 Indonesia tergabung dalam Grup A Piala AFF U-19 2024 bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina yang akannbertanding di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli 2024. ANTARA /Rizal Hanaf
Piala AFF U-19 2024: Pemerintah Kota Surabaya Sediakan Shuttle Bus untuk Penonton ke Stadion

Pertandingan Piala AFF U-19 2024 akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo dan Gelora 10 November mulai Rabu, 17 Juni 2024.


Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Jadi Sorotan Pelaku Pasar Asing

2 hari lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Jadi Sorotan Pelaku Pasar Asing

Program makan bergizi gratis presiden terpilih Prabowo mendapat sorotan para pelaku pasar, yang terbiasa dengan stabilitas dan kehati-hatian fiskal


Bos WIKA Buka-bukaan soal Rugi Besar Tahun Lalu Akibat Kereta Cepat Whoosh

2 hari lalu

Suasana mudik lebaran di Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Halim, Jakarta, Sabtu, 6 April 2024. Kereta cepat Whoosh untuk pertama kalinya bakal melayani penumpang mudik lebaran. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Bos WIKA Buka-bukaan soal Rugi Besar Tahun Lalu Akibat Kereta Cepat Whoosh

Direktur Utama PT WIKA Tbk. Agung Budi Waskito mengatakan perseroannya merugi pada 2023 akibat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.


Harga Emas Antam Naik Rp 6.000 Jadi Rp 1.386.000 per Gram

3 hari lalu

Petugas menunjukkan emas batangan yang dijual di Butik Emas Antam, Jakarta, Selasa, 28 Juni 2020. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Harga Emas Antam Naik Rp 6.000 Jadi Rp 1.386.000 per Gram

Harga emas Antam hari ini naik Rp 6.000 menjadi Rp 1.386.000 per gram.


Sri Mulyani: Defisit APBN Semester I Rp 77,3 Triliun

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani: Defisit APBN Semester I Rp 77,3 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Juni 2024 mencapai Rp 77,3 triliun.


DPR Minta Tambahan Anggaran Rp 589,9 Triliun, Sri Mulyani: Akan Kami Kaji

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Daniel A. Fajri
DPR Minta Tambahan Anggaran Rp 589,9 Triliun, Sri Mulyani: Akan Kami Kaji

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta tambahan anggaran Rp 589,9 triliun. Ini tanggapan Sri Mulyani.


Saldo Anggaran Lebih Akhir 2023 Mencapai Rp 454,5 Triliun, Sri Mulyani: Bantalan Pengaman Perekonomian

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Tony Hartawan
Saldo Anggaran Lebih Akhir 2023 Mencapai Rp 454,5 Triliun, Sri Mulyani: Bantalan Pengaman Perekonomian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, besaran Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir tahun 2023 mencapai Rp 454,5 triliun.


Sri Mulyani: Aset Negara Tembus Rp 13 Ribu Triliun pada 2023

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sri Mulyani: Aset Negara Tembus Rp 13 Ribu Triliun pada 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, nilai aset pemerintah tercatat sebesar Rp 13.072,8 triliun pada akhir 2023.


Perdana Menteri Belanda Dick Schoof Rancang Kabinet, Berikut 5 Menteri Pemerintahannya

10 hari lalu

Perdana Menteri Belanda Dick Schoof. Patrick van Katwijk/Pool via REUTERS
Perdana Menteri Belanda Dick Schoof Rancang Kabinet, Berikut 5 Menteri Pemerintahannya

Dilantik menjadi Perdana Menteri Belanda, ini 5 dari 16 menteri di kabinet Dick Schoof.