Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Keuangan Tak Setuju Penerbitan Obligasi Daerah?

image-gnews
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menggelar jumpa pers di Jakarta, 2 Juli 2015. ANTARA/Vitalis Yogi Trisna
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menggelar jumpa pers di Jakarta, 2 Juli 2015. ANTARA/Vitalis Yogi Trisna
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya – Penerbitan obligasi daerah oleh pemerintah daerah dinilai mendapat dorongan dari berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan. Namun Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai hal itu belum diperlukan, meskipun obligasi daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan di tengah lesunya perekonomian.

“Ya kami mendorong, tapi untuk apa mengeluarkan obligasi daerah ketika uangmu masih banyak,” katanya kepada Tempo di sela acara Serah Terima dan Uji Kapal Patroli Cepat di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jumat, 23 Oktober 2015. Uang yang ia maksud adalah dana pemerintah daerah yang masih mengendap di perbankan nasional.

Bambang menegaskan, obligasi daerah baru akan didorong apabila terdapat kebutuhan yang mendesak. Sementara itu ia menyebutkan, dana daerah yang berada di perbankan nasional per bulan September itu mencapai Rp 290 triliun.

“Kalau separuh itu saja dibelanjakan, itu sudah memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Yang kami harapkan, pemda menggunakan dana yang sudah dia miliki. Dia nggak perlu cari uang lagi, uangnya sudah ada,” tuturnya.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta segera menggunakan dana daerah dalam bentuk program-program yang dapat menahan laju perlambatan perekonomian. “Tinggal dia mau pakai atau enggak, terutama dipakai untuk keperluan masyarakat. Gunakan uang yang sudah ada di tangan mereka, di rekening bank mereka.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di samping itu, Bambang mengingatkan soal risiko penerbitan obligasi daerah dibandingkan dengan optimalisasi penggunaan dana daerah. Penggunaan dana daerah, kata dia, relatif cepat dan tak mengandung risiko. “Kalau obligasi butuh proses, ada risiko. Jadi pakai dulu uang yang sudah ada, yang ditahan.”

Berdasarkan Data Ditjen Perimbangan Keuangan, dana pemerintah daerah yang mengendap di bank hingga akhir September 2015 mencapai Rp 291,5 triliun. Angka tersebut lebih besar dibanding bulan Agustus yang sebesar Rp 261,9 triliun dan pada Juli yang sebesar Rp 261,4 triliun.

ARTIKA RACHMI FARMITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

23 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia protes anggarannya dipangkas sementara target investasi ditetapkan naik. Ia minta target RKP direvisi dan DPR panggil Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas


Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan PPN 12 persen tahun depan diserahkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.


Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier Diangkat Jadi Komisaris Utama MIND ID

2 hari lalu

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier. Tempo/Tony Hartawan
Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier Diangkat Jadi Komisaris Utama MIND ID

Fuad Bawazier sempat tercatat sebagai politikus PAN sebelum pindah ke Partai Hanura dan kini menjadi kader Partai Gerindra.


Terkini: Ketika Menteri Basuki Hadimuljono Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah, Profil Keponakan Jokowi yang Jadi Manajer di Pertamina

5 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024 di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Terkini: Ketika Menteri Basuki Hadimuljono Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah, Profil Keponakan Jokowi yang Jadi Manajer di Pertamina

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berpeluang diundur diundur jika ada usulan dari DPR.


7 Fakta Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Dirumorkan Sebagai Pengganti Sri Mulyani

6 hari lalu

Thomas Djiwandono (kedua kiri), Bendahara Tim Kampanye Prabowo-Hatta,  memberikan berkas dana kampanye tahap akhir di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 18 Juli 2014. Total penerimaan dana kampanye pasangan sebesar Rp. 166.559.466.941, pengeluaran sebesar Rp. 166.557.825.711 dan menyisakan saldo di Bank sebesar Rp. 1.641.229. TEMPO/Dhemas Reviyanto
7 Fakta Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Dirumorkan Sebagai Pengganti Sri Mulyani

Sosok Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo mencuat setelah diperkenalkan Sri Mulyani


Sri Mulyani: Penundaan Pemangkasan Fed Fund Rate Pengaruhi Gejolak Pasar Keuangan Global

7 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani: Penundaan Pemangkasan Fed Fund Rate Pengaruhi Gejolak Pasar Keuangan Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, penundaan pemangkasan Fed Fund Rate menimbulkan gejolak pasar keuangan global.


Asia Disebut Mesin Pertumbuhan Ekonomi Global, HSBC Tawarkan 4 Prioritas Investasi

8 hari lalu

Global Chief Investment Officer HSBC Global Private Banking Willem Sels menyampaikan laporan bertajuk Power Up with Income and Growth di Kawasan Jakarta Selasa, pada Selasa, 4 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Asia Disebut Mesin Pertumbuhan Ekonomi Global, HSBC Tawarkan 4 Prioritas Investasi

HSBC menyatakan optimistis dengan kondisi di kuartal III-2024 , sehingga investasi perlu dilakukan.


Peluang Investasi Baik, HSBC Sebut Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh Hingga 5,1 Persen Secara Tahunan

8 hari lalu

Global Chief Investment Officer HSBC Global Private Banking Willem Sels menyampaikan laporan bertajuk Power Up with Income and Growth di Kawasan Jakarta Selasa, pada Selasa, 4 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Peluang Investasi Baik, HSBC Sebut Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh Hingga 5,1 Persen Secara Tahunan

Dalam laporan bertajuk Power Up with Income and Growth, HSBC mengatakan investor mesti memanfaatkan situasi itu untuk menarik pendapat yang solid dan menangkap peluang keuntungan di pasar saham.


BP Tapera Sebut 80 Persen Dana Pengelolaan Ditempatkan di Obligasi Negara Termasuk SUN, Ini Artinya

8 hari lalu

Logo Tapera.  Foto : Tapera
BP Tapera Sebut 80 Persen Dana Pengelolaan Ditempatkan di Obligasi Negara Termasuk SUN, Ini Artinya

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho sebut dana kelolaan Tapera ditempatkan di berbagai instrumen investasi, sekitar 80 persen di obligasi negara.


Setelah Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo Lainnya Tommy Djiwandono Dimunculkan

9 hari lalu

Anggota bidang Ekonomi tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Tommy Djiwandono memberikan keterangan pers disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad (kanan) usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Setelah Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo Lainnya Tommy Djiwandono Dimunculkan

Siapakah Tommy Djiwandono dan Budi Djiwandono yang belakangan muncul ke publik? Apa hubungan kekerabatan dengan Prabowo?