Impor Pakaian Bekas, Dilarang atau Kena Tarif 35 Persen?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melihat-lihat pakaian bekas impor yang dijual pedagang kaki lima di ruas jalan depan Avava Plaza, Kawasan Nagoya, Batam, 25 April 2015. TEMPO/Fajar Januarta

    Warga melihat-lihat pakaian bekas impor yang dijual pedagang kaki lima di ruas jalan depan Avava Plaza, Kawasan Nagoya, Batam, 25 April 2015. TEMPO/Fajar Januarta

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan larangan impor pakaian bekas tetap berlaku meskipun dia menetapkan tarif impor barang itu dalam peraturan baru.

    Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 132/PMK. 010/2015 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, baju bekas impor dikenai tarif 35 persen.  

    Beleid yang berlaku mulai 23 Juli itu mengubah tarif baju bekas dalam PMK No 213/PMK. 011/2011 sebesar 15 persen. 

    Padahal pada awal bulan ini Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menerbitkan aturan larangan impor baju bekas yang berlaku mulai September. 

    Menkeu Bambang menampik jika aturan baru yang dikeluarkan instansinya itu disebut bertolak belakang dengan regulasi otoritas perdagangan. Menurutnya, PMK yang dia teken sebetulnya sudah lama dirampungkan, tetapi belum ditetapkan. 

    "Sehingga, ketika ditetapkan itu ternyata didahului oleh Permendag. Menurut saya, yang berlaku ya Permendag-nya, karena Kemendag yang mengatur barang boleh masuk atau tidak," jelasnya, Jumat, 24 Juli 2015. 

    Bambang berpendapat impor pakaian bekas memang sudah seharusnya dilarang karena memukul industri garmen di dalam negeri. Kendati demikian, dia menegaskan tidak akan ada perubahan PMK.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.