Standard Chartered Minimalkan Dampak Transaksi Rupiah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Karyawan Bank memerlihatkan uang Rupiah Kertas Pecahan Rp. 100.000 Tahun Emisi 2014 dengan frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia (kanan) di Makassar, 18 Agustus 2014. TEMPO/Fahmi Ali

    Karyawan Bank memerlihatkan uang Rupiah Kertas Pecahan Rp. 100.000 Tahun Emisi 2014 dengan frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia (kanan) di Makassar, 18 Agustus 2014. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.COJakarta - Standard Chartered Bank Indonesia memperkecil dampak kebijakan menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di dalam negeri pada nasabah dan bisnis mereka.

    "Kebijakan ini dampaknya lebih banyak ke nasabah dan para pelaku transaksi di Indonesia. Jadi kami berusaha membuat dampak yang seminimal mungkin terhadap bisnis mereka," ujar Executive Director, Product Menegement, Transaction Banking Standard Chartered Bank Indonesia Richard Budiono di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2015.

    Ia menuturkan sejak kebijakan tersebut dijalankan secara penuh pada Rabu, 1 Juli 2015, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan dengan nasabah untuk mengetahui kebutuhan dan membantu mereka mengadopsi peraturan tersebut.

    "Hingga kini kami terus berkomunikasi cukup intens dengan OJK, BI, dan nasabah dalam menjalankan kebijakan itu," ujar Richard.

    Sedangkan dampak kebijakan tersebut pada bisnis nasabah, tutur dia, beragam pada jenis usaha masing-masing nasabah.

    Ia percaya kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia dengan memperkuat Rupiah dan mendukung stabilitas ekonomi makro.

    Sementara untuk efektivitas kebijakan tersebut, ia berpendapat, kini belum dapat dinilai karena baru dijalankan.

    Bank Indonesia menyatakan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mulai diimplementasikan secara penuh mulai Rabu 1 Juli 2015.

    Ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tersebut mengatur bahwa setiap transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah. PBI ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta mendasarkan pada UU Bank Indonesia.

    Atas dukungan Kementerian, Lembaga, Asosiasi dan Pelaku Usaha terhadap pemberlakuan PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah itu, BI memberikan apresiasi.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kapolri Keluarkan 11 Langkah dalam Pedoman Penerapan UU ITE

    Kepala Kepolisian RI Jenderal atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan pertimbangan atas perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU ITE.