Menteri Susi Berikan Sanksi Cabut Izin Usaha Perikanan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menjawab pertanyaan awak media usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Juni 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menjawab pertanyaan awak media usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Juni 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjatuhkan sanksi kepala puluhan perusahaan berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIPI/SIKPI).

    "Rincian sanksi administrasi terhadap 18 perusahaan tersebut adalah delapan SIUP perusahaan dicabut dan kedua, 82 SIPI/SIKPI kapal dari 12 perusahaan lainnya dicabut," kata Susi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1 Juli 2015).

    Menurut dia, semua perusahaan  sudah dipanggil dan penjatuhan sanksi administrasi untuk hasil analisis dan evaluasi (Anev) jilid I tidak berarti meniadakan kemungkinan jatuhnya sanksi administrasi kepada perusahaan yang tidak dicabut SIUP atau SIPI/SIKPI, jika pada kemudian hari ditemukan alasan yang kuat untuk itu.

    Susi memaparkan, delapan SIUP perusahaan yang dicabut dari hasil analisis dan evaluasi (Anev) jilid I itu adalah untuk PT Dwikarya Reksa Abadi, PT Aru Samudera Lestari, PT Pusaka Bahari, PTjaring Mas, PT Thalindo Arumina Jaya, PT Tanggul Mina Nusantara, PT Hadigdo, dan PT Biota Indo Persada.

    Sedangkan hasil Anev jilid II adalah terhadap 12 perusahaan perikanan yang terbagi atas tujuh kelompok/afiliasi perusahaan yaitu PT Sino Indonesia Shunlida Fishing, Afiliasi Minatama Mutiara, S&T Grup, SLU Grup, PT Indojurong Fishing Industry, PT Starcki Indonesia, dan PT Ocean Mitramas.

    "Pelaksanaan Anev terhadap 12 perusahaan itu dilakukan berdasarkan sembilan kriteria kepatuhan operasional kapal," kata dia.

    Dia memaparkan, beragam kriteria itu antara lain legalitas kepemilikan kapal, keberadaan nakhoda dan ABK asing, pengaktifan VMS (sistem pemantauan kapal), dan "transshipment" (alih muatan) secara tidak sah.

    Sampai saat ini, perusahaan-perusahaan yang dicabut SIUP-ya berjumlah 12 izin (gabungan dari Anev jilid I dan jilid II), sedangkan SIPI/SIKPI yang dicabut 152 izin.

    Selain itu, pencabutan izin-izin tersebut baru dari 30 perusahaan saja dibandingkan dengan total perusahaan yang di Anev keseluruhan ada 187.

    Pencabutan izin 15 perusahaan perikanan yang tergabung dalam empat grup perusahaan besar di Tanah Air seharusnya hanya menjadi langkah awal penataan sektor perikanan, dan bukan tujuan utama KKP.

    "Pencabutan izin 15 perusahaan perikanan menjadi langkah awal yang bisa dilakukan oleh KKP," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Senin (23 Juni 2015).

    Menurut Abdul Halim, KKP harus segera melakukan upaya lanjutan yaitu menuntut dugaan kejahatan perikanan yang telah dilakukan perusahaan-perusahaan perikanan itu.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.