Sukuk Negara Rp2 Triliun Segera Dielang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan melelang empat seri surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara dengan target indikatif Rp2 triliun pada 30 Juni 2015.

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dalam keterangan tertulisnya, Rabu, menyebutkan penjualan obligasi negara itu untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2015.

    Seri sukuk yang akan dilelang adalah SPN-S 15012016 (penerbitan baru) dengan imbalan diskonto, jatuh tempo pada 15 Januari 2016 serta underlying asset berupa barang milik negara seperti tanah dan bangunan.

    Juga dilelang sukuk berbasis proyek yang masing-masing memiliki underlying asset berupa kegiatan dalam APBN yaitu seri PBS006 (penerbitan kembali) dengan imbalan 8,25 persen dan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2020.

    Kemudian, seri PBS007 (penerbitan kembali) dengan imbalan 9,0 persen dan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2040 serta PBS008 (penerbitan kembali) dengan imbalan 7,0 persen, jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2016.

    Lelang SBSN jangka panjang (seri PBS) dapat diikuti oleh peserta lelang dengan mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan non-kompetitif serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif.

    Sedangkan lelang SBSN jangka pendek (seri SPN-S) dapat diikuti dengan mengajukan penawaran pembelian kompetitif serta Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif.

    Pemenang lelang pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan, sedangkan pemenang lelang pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.