Investasi Tetap Bergeliat di Tengah Melemahnya Perekonomian

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Franky Sibarani. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Franky Sibarani. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.COJakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani memastikan investasi tetap bergeliat di tengah kondisi perekonomian yang sedang melemah.

    Optimisme itu disampaikan Franky setelah mengunjungi delapan proyek investasi di Banten dan Jawa Tengah pada 9-12 Juni lalu sebagai sampling terhadap seratus proyek investasi yang dikawal guna memastikan proyek tersebut berjalan lancar dan memberikan dampak positif.

    "Dari kunjungan ke lapangan ini, geliat investasi tetap terjadi di tengah kondisi ekonomi yang sedang slow down. Kami pastikan investasi yang sudah masuk akan tetap berjalan," kata Franky dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, 15 Juni 2015.

    Franky menuturkan BKPM siap membantu percepatan penyelesaian proyek investasi yang sedang dalam tahap konstruksi dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi investor dalam merealisasikan investasinya di Indonesia.

    Ia menambahkan, dari delapan proyek yang dikunjunginya tersebut, apabila dari rencana investasi sebesar Rp 50,7 triliun dapat cepat diselesaikan, akan terjadi penambahan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 10 ribu orang. "Kalau proyek ini selesai, ada potensi ekspor produk hingga US$ 800 juta per tahun dan substitusi impor sebesar US$ 810 juta per tahun," ujarnya.

    Ia juga menambahkan, kegiatan investasi diharapkan bisa memacu percepatan pembangunan di daerah serta mendorong perekonomian wilayah tersebut. Pengawalan terhadap seratus proyek investasi itu, menurut Franky, akan terus berlanjut sebagai upaya menggerakkan perekonomian nasional.

    "Kami yakin akhir tahun ini target realisasi investasi sebesar Rp 519,5 triliun akan terlampaui. Tentu akan kami terus perdalam agar geliat investasi ini bisa tetap berjalan," tuturnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.