Selasa, 17 September 2019

Menteri Susi Desak BKPM Cabut Izin Usaha Benjina

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • MenteriKelautan Dan Perikanan,Susi Pudjiastuti, mengikuti rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 1 April 2015. Rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI ini diselenggarakan di Gedung Nusantara. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    MenteriKelautan Dan Perikanan,Susi Pudjiastuti, mengikuti rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 1 April 2015. Rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI ini diselenggarakan di Gedung Nusantara. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendesak Badan Koordinasi Penanaman Modal segera mengambil keputusan terkait pencabutan izin usaha PT Pusaka Benjina Resources. Benjina merupakan perusahaan yang diduga terlibat perbudakan di Pulau Benjina, perairan Aru, Maluku.

    "Harusnya BKPM tidak boleh ragu untuk mencabut izin," ujar Susi di rumahnya di Widya Candra V Nomor 26, Jakarta, Senin, 27 April 2015.

    Menurut Susi, PT PBR telah banyak melakukan pelanggaran, seperti illegal fishing, yang juga meliputi pemalsuan dokumen anak buah kapal, perbudakan, dan memakai alat tangkap trawl.

    Anak buah kapal PT PBR juga terindikasi direkrut dari jalur perdagangan manusia. Selain itu, kata Susi, alasan utama pencabutan izin usaha PT PBR adalah karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan fiktif yang digunakan Thailand untuk mengeruk hasil laut Indonesia. "Benderanya saja Indonesia, tapi kapalnya milik Thailand," ujar Susi.

    Susi mengaku telah menyerahkan seluruh dokumen yang diminta oleh BKPM terkait pencabutan izin usaha PT Pusaka Benjina Resources. "Yang diminta adalah surat pencabutan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut/Pengumpul Ikan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan). Itu kami sudah kirim," ujar Susi.

    Seluruh data, menurut Susi, sudah dikirimkan pada pekan lalu. "BKPM jangan bilang kami belum kirim. Kami sudah kirim, kok," ujarnya.

    Susi mengaku bingung karena sampai saat ini belum ada keputusan dari BKPM. "Coba tanyalah ke BKPM kenapa belum cabut izin Benjina. Kami menunggu keputusannya bagaimana," ujar Susi.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan agar izin PT PBR bisa segera dicabut. Jika tidak dilakukan, hal ini bisa berdampak buruk bagi citra investasi perikanan Indonesia.

    "Dokumen apa pun yang diminta kami akan siapkan," ujar Sjarief. "Kalau perlu saksi juga kami akan hadirkan."

    DEVY ERNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Google Doodle, Memperingati Chrisye Pelantun Lilin-Lilin Kecil

    Jika Anda sempat membuka mesin pencari Google pada 16 September 2019, di halaman utama muncul gambar seorang pria memetik gitar. Pria itu Chrisye.