Harga Beras Melonjak, Ada Permainan Oknum?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja membersihkan beras dari kotoran di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta, 15 Januari 2015. Pemerintah telah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras 2015 sebesar 10%. Selama ini HPP beras ditetapkan sebesar Rp 6.600/kg atau naik menjadi Rp 7.260/kg. TEMPO/Subekti

    Pekerja membersihkan beras dari kotoran di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta, 15 Januari 2015. Pemerintah telah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras 2015 sebesar 10%. Selama ini HPP beras ditetapkan sebesar Rp 6.600/kg atau naik menjadi Rp 7.260/kg. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Ngadiran, menduga melonjaknya harga beras di Pasar Induk Cipinang karena adanya permainan oknum tertentu. Menurut dia, oknum-oknum tersebut biasanya mampu membeli beras dalam jumlah banyak dan memiliki gudang untuk menampungnya. 

    "Kalau harga naik, jangan pedagang terus yang dituduh," kata Ngadiran ketika dihubungi Tempo, Jumat, 20 Februari 2015.

    Ngadiran menyesalkan selama ini pemerintah lebih memilih menjual beras kepada perusahaan besar. Padahal, menurut dia, pemerintah bisa bekerja sama dengan pedagang kecil maupun koperasi pasar. 

    Sejak 9 Februari hingga hari ini, semua jenis beras di Pasar Induk Cipinang mengalami kenaikan harga. Harga beras jenis IR 2, yang biasanya dipasarkan dengan harga Rp 8.500, kini dijual Rp 11.000 per kilogram. Hal yang sama juga terjadi pada beras IR I, yang biasa Rp 9.500, kini Rp 12.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada jenis beras premium. Biasanya, harga beras premium dibanderol Rp 10 ribu, kini naik menjadi Rp 13 ribu per kilogram.

    Untuk menormalkan harga jual beras, menurut Ngadiran, pemerintah sebaiknya menjual beras langsung kepada pedagang maupun koperasi pasar. Pemerintah tak perlu khawatir karena pedagang maupun koperasi pasar sanggup membeli beras yang dijual pemerintah.

    Selain itu, Ngadiran mengimbau pemerintah untuk tidak melakukan operasi di pasar-pasar besar saja. "Pemerintah sebaiknya melakukan operasi di kelurahan-kelurahan," ujarnya.

    GANGSAR PARIKESIT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.