TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Fauzi Ichsan, menilai saat ini Bank Indonesia menghadapi dilema, menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan suku bunga yang rendah atau tetap melakukan kebijakan moneter yang ketat.
Fauzi menjelaskan, pada satu sisi, pemerintah menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan meminta Bank Indonesia menurunkan tingkat BI Rate. Namun, saat yang sama, BI tidak bisa menurunkan suku bunga dengan mudah. "Ini memang dilema Bank Indonesia," kata Fauzi di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2015.
Saat kampanye pemilihan presiden lalu, Joko Widodo menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun. Namun, ujar Fauzi, jika pertumbuhan ekonomi ditarget setinggi itu, otomatis impor modal dan bahan baku juga akan meningkat. Kondisi ini otomatis mendorong defisit neraca transaksi berjalan Indonesia semakin melebar. "Rupiah bisa semakin terpuruk," ucap Fauzi.
Saat yang sama, nilai ekspor tidak bisa dinaikkan secara tajam karena 60 persen ekspor Indonesia dalam bentuk komoditas. Padahal harga komoditas juga diperkirakan tidak akan naik tajam.
Karena itu, kata Fauzi, satu-satunya cara mengelola ekonomi dengan baik adalah mengerem laju pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, BI menerapkan suku bunga yang cukup tinggi, yakni 7,75 persen.
BI sendiri sempat menahan suku bunga acuan di level 7,5 persen selama 13 bulan sampai November 2013 untuk mempertahankan defisit transaksi berjalan tidak semakin melebar. Namun, ketika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak pada bulan yang sama, BI langsung merespons dengan menaikkan suku bunga acuan 0,25 persen menjadi 7,75 persen.
ANTARA | IQBAL MUHTAROM
