TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengadaan 1.000 bus Damri yang ditukar dengan utang ke pemerintah Inggris senilai US$ 100 juta terancam batal. Pemerintah belum memperoleh dana untuk membeli bus Mercedes itu."Sulit, karena sudah lama," kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Mulia Nasution di Jakarta, Kamis (7/7).Lamanya persetujuan pencairan dana dari DPR membuat pengadaan bus molor dari perjanjian dengan Departemen Penjaminan Kredit Ekspor (ECGD) Inggris. Seharusnya, bus sudah dibeli pemerintah pada Februari lalu.DPR tak kunjung menyetujui dana karena rincian data dari Departemen Perhubungan mengenai kondisi Damri belum ada. DPR ingin mengetahui kondisi perusahaan negara itu dan rincian mekanisme pertukaran utang sebelum setuju mencairkan dananya.Pasalnya, pertukaran utang (debt swap) dengan Inggris ini baru pertama kali memakai skema pembelian utang. Australian-New Zealand Investment Bank sudah setuju menjadi pihak ketiga yang akan membeli utang pemerintah itu. ANZ kemudian yang akan mengambil alih pengadaan bus.Sementara pemerintah akan membayar utang ke ANZ secara mencicil senilai utang yang sudah didiskon selama dua tahun. Dalam perjanjian ketiga pihak, Inggris setuju memberikan potongan sebesar 25 persen. Sehingga pemerintah hanya wajib menyediakan dana senilai US$ 75 juta dalam rupiah atau sekitar Rp 675 miliar.Menurut Mulia pelaksanaan yang molor membuat perjanjian harus direvisi. Akibatnya, diskon juga makin mengecil bahkan bisa nol sehingga tak lagi menguntungkan pemerintah karena sama dengan membayar langsung. Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Hafiz Zawawi juga menilai pertukaran utang dengan Inggris ini sudah tak menguntungkan. Suryani Ika Sari
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
3 hari lalu
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
4 hari lalu
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.
Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
5 hari lalu
Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar
9 hari lalu
Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar
Erick Thohir mengatakan BUMN perlu mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan.
Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD
10 hari lalu
Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD
Erick Thohir mengarahkan agar BUMN membeli dolar secara optimal dan sesuai kebutuhan di tengah memanasnya geopolitik dan penguatan dolar.
Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah
10 hari lalu
Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah
BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.
Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
25 hari lalu
Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
37 hari lalu
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
46 hari lalu
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah
48 hari lalu
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah
KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.