4 Ribu Perusahan Asing Ngemplang Pajak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 4 ribu perusahaan penanaman modal asing (PMA) tidak pernah membayar pajak selama beroperasi di Indonesia. "Ada yang tidak bayar selama 25 tahun, ada yang 10 tahun," kata Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di kediamannya, Jalan Widya Chandra Jakarta Selatan, Rabu 14 Januari 2015.

    Bambang menjelaskan, modus perushaan-perusahaan itu bermacam-macam, antara lain transfer pricing dan pinjaman dari pemilik modal atau pemilik perusahaan. Pemilik modal yang tidak berada di Indonesia misalnya, kata Bambang, seharusnya secara teratur menyetor modal untuk perusahaannya di Tanah Air. Dalam prakteknya, mereka tidak menyuntikkan modal, tapi memberikan pinjaman yang sebetulnya adalah dividen.

    "Pinjaman inilah yang dihitung sebagai utang, ada interest, sehingga mengurangi laba. Tidak ada profit terus, lama-lama perusahaan menyatakan rugi. Padahal sebenarnya tidak," ujarnya. (Baca: Target Jokowi: Jumlah Pembayar Pajak 2 Kali Lipat)

    Kepada Tempo, Analis Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA, Yustinus Prastowo, mencatat hingga tahun lalu, jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak mencapai 24,3 juta. Wajib pajak yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan mencapai 17,7 juta. Namun dari jumlah itu efisiensi pajak hanya mencapai 53,8 persen dari total yang dapat diambil diperoleh negara. "Kepatuhan kita itu sangat rendah sekali." (Baca: Seleksi Dirjen Pajak, Giliran KPK Beri Masukan )

    Akibat kondisi itu, tidak mengherankan meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, namun potensi terambilnya pajak justru tidak berubah. "Indonesia belum pernah menghitung potensi tax gapnya."

    Ada beberapa hal yang menyebabkan tax gap terus berlangsung, yakni unregistered atau tidak terdaftar, non filter atau tidak melapor, underreporting atau membayar dibawah yang seharusnya dan underpayment, melapor namun tidak membayar. "Itu banyak jumlahnya." (Baca: Dirjen Pajak Dapat Tambahan Wewenang )

    GRACE GANDHI | JAYADI SUPRIADIN

    Berita Terpopuler
    Budi Gunawan Dijerat: Jokowi Kelabakan, Mega Repot
    Budi Gunawan Tersangka, Bukan Sekali Jokowi 'Nabok Nyilih Tangan' 
    7 Hal Terjadi Setelah Budi Gunawan Tersangka  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.