Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menu Rapat PNS, Menteri Susi: Singkong Lebih Sehat  

image-gnews
Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti menyuapkan nasi keseorang pelajar saat menggelar perayaan Hari Ikan Nasional pertama di Jakarta, 30 November 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti menyuapkan nasi keseorang pelajar saat menggelar perayaan Hari Ikan Nasional pertama di Jakarta, 30 November 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mulai menerapkan kebijakan pemerintah mengenai penyajian makanan lokal seperti aneka olahan singkong dalam rapat-rapat di lembaganya. Menurut Susi, tidak ada masalah jika menu rapat diganti dengan singkong. (Baca: Singkong Rebus Jadi Camilan Rapat Kementerian)

Susi mengatakan makanan dari umbi-umbian seperti singkong adalah sajian yang menyehatkan. Sebab, kata dia, singkong merupakan sumber karbohidrat yang murah namun kaya serat. "Enggak jadi masalah karena singkong lebih sehat, kan," kata Susi saat ditemui di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 1 Desember 2014.

Kebijakan penyajian makanan lokal dalam rapat yang diselenggarakan lembaga pemerintah disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Melalui surat bernomor 13 dan bertahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana, pada 20 November 2014, Yuddy menginstruksikan penyediaan singkong rebus, jagung rebus, combro, lemet, singkong urap, ubi rebus, dan makanan tradisional lain yang sejenis mulai 1 Desember mendatang dalam rapat. Selain itu, minuman yang disajikan hanya boleh kopi, teh, dan air mineral. (Baca: Wajibkan PNS Tes Urine, Ini Alasan Menteri Yuddy)

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menjalankan aturan itu. Kepada Tempo, Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Energi Saleh Abdurrahman mengatakan kebijakan itu bisa menekan anggaran makan 25-30 persen. "Coba dibandingkan, harga makanan boks (modern) dan menu tradisional berbeda jauh. Di situ, terjadi penghematan," katanya, Ahad, 30 November 2014.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saleh memberikan gambaran, pada setiap rapat, Biro Umum Kementerian Energi harus membelanjakan dana sekitar Rp 35.000 untuk menu makanan setiap orang. Duit itu biasanya digunakan untuk membeli camilan dalam boks yang relatif modern, seperti roti, risoles, dan lemper plus air mineral kemasan botol.

DEVY ERNIS | ROBBY IRFANI

Berita Terpopuler
Jokowi Diserang Media Malaysia, Ini Pembelaan Susi
Yorrys: Ical Bikin Partai Lapindo Jaya Saja 
Media Malaysia Berbalik Puji Jokowii

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kementerian Perdagangan Bantah Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut: Sejak Dulu Dilarang

13 hari lalu

Akademikus, pegiat lingkungan, serta para nelayan memprotes PP Nomor 26 Tahun 2023 karena membuka kembali keran ekspor pasir laut yang ditutup sejak 2003.
Kementerian Perdagangan Bantah Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut: Sejak Dulu Dilarang

Kementerian Perdagangan membantah telah membuka ekspor pasir laut.


Terkini: Tanggapan Ahok dan Nicke tentang Calon Dirut Pertamina, Sikap Dirjen Pajak terhadap Tunggakan Pajak Rp 7,2 Triliun

26 Juli 2023

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama mendengarkan penjelasan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati saat meninjau ke kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, Sabtu, 21 Desember 2019. ANTARA
Terkini: Tanggapan Ahok dan Nicke tentang Calon Dirut Pertamina, Sikap Dirjen Pajak terhadap Tunggakan Pajak Rp 7,2 Triliun

Berita terkini: Komentar Ahok dan Nicke tentang calon Dirut Pertamina, sikap Dirjen Pajak terhadap temuan tunggakan pajak Rp 7,2 triliun.


RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

20 Juli 2023

(Dari kiri) Kabiro Komunikasi Kemenko Marves Andreas Dipi Patria, Sekretaris Kemenko Marves Ayodhia  G. L. Kalake, Plt. Asdep Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marves Sora Lokita, dan Senior Advisor for Climate and Environmental Governance AIS Program Manager Abdul Wahib Situmorang dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.


Larangan Ekspor Benur, Pengamat: Jika Dibuka Kembali Merusak Pembudidayaan

12 Juli 2023

Petugas menunjukkan barang bukti benih lobster saat ungkap kasus di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madia Pabean B Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, 18 Juni 2021. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madia Pabean B Palembang bersama Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera bagian timur, Direktorat P2 dan Polda Sumsel berhasil mengungkap rencana penyelundupan sebanyak 225.664 ekor benih lobster senilai Rp33,8 miliar dan mengamankan empat orang tersangka. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Larangan Ekspor Benur, Pengamat: Jika Dibuka Kembali Merusak Pembudidayaan

Larangan ekspor benur diharapkan tidak dicabut karena merupakan salah satu sarana melindungi pembudidaya di dalam negeri.


Anies Baswedan Kritik Ekspor Pasir Laut, Ini Respons Kementerian Kelautan

26 Juni 2023

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut didorong oleh tingginya permintaan reklamasi di dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan
Anies Baswedan Kritik Ekspor Pasir Laut, Ini Respons Kementerian Kelautan

Anies Baswedan sebut ekspor pasir laut adalah bentuk inkonsistensi sikap pemerintah dalam merespons krisis iklim. Ini respons Kementerian Kelautan.


Perputaran Uang Bisnis Pemindangan Ikan Mencapai Rp 16 Triliun

25 Juni 2023

Tiga nelayan memilih ikan yang akan dipindang di Rembang, Jawa Tengah, (12/1). Buruknya kualitas ikan pindang membuat harganya turun dari Rp.900 menjadi 600 rupiah perekor. Foto: ANTARA/Ari Bowo Sucipto
Perputaran Uang Bisnis Pemindangan Ikan Mencapai Rp 16 Triliun

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong usaha pemindangan ikan sebagai salah satu bentuk hilirisasi sektor perikanan.


Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

23 Juni 2023

Pematokan laut dengan cara dipagar bentangan batang bambu sepanjang 400 meter menyebabkan  nelayan pesisir Desa Jenggot  Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang  tak bisa melaut. FOTO: istimewa
Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

Pagar bambu memagari wilayah laut di peraiaran Kabupaten Tangerang. Memanjang hingga berkilo-kilometer. Tidak ada yang tahu siapa yang pasang.


Nelayan Tangerang Terhalang Pagar 400 Meter di Laut, Pemdanya Mengaku Tak Tahu

21 Juni 2023

Pematokan laut dengan cara dipagar bentangan batang bambu sepanjang 400 meter menyebabkan  nelayan pesisir Desa Jenggot  Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang  tak bisa melaut. FOTO: istimewa
Nelayan Tangerang Terhalang Pagar 400 Meter di Laut, Pemdanya Mengaku Tak Tahu

"Laut dipatok, kami masyarakat nelayan terganggu."


Jokowi Teken Perpres Soal Kementerian Kelautan dan Perikanan: Ada Jabatan Wakil Menteri

18 Juni 2023

Presiden Joko Widodo melakukan konferensi pers sebelum menuju ke  Singapura dan Malaysia melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 7 Juni 2023. Kunjungan Presiden ke Singapura dan Malaysia untuk membicarakan hubungan bilateral dan investasi kedua negara. TEMPO/Subekti.
Jokowi Teken Perpres Soal Kementerian Kelautan dan Perikanan: Ada Jabatan Wakil Menteri

Jokowi resmi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang KKP. Dalam Perpres tersebut diatur mengenai jabatan Wakil Menteri KKP


Megawati Minta Jumlah Pulau di Indonesia Diteliti Ulang

9 Juni 2023

Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri berteriak salam Pancasila saat akan memberikan sambutan dalam rangka Hari Jadi ke-58 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Ruang Dwi Warna, Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Sabtu 20 Mei 2023. Pada hari jadinya tersebut, Lemhannas meluncurkan 58 buku dari alumni, tenaga pengkaji, pengajar dan profesional Lemhannas. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Megawati Minta Jumlah Pulau di Indonesia Diteliti Ulang

Megawati sangsi bahwa pulau di Indonesia berjumlah sekitar 17.000 pulau sebagaimana yang kerap disebut. Ia meyakini jumlahnya lebih dari itu.