Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menu Rapat PNS, Menteri Susi: Singkong Lebih Sehat  

image-gnews
Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti menyuapkan nasi keseorang pelajar saat menggelar perayaan Hari Ikan Nasional pertama di Jakarta, 30 November 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti menyuapkan nasi keseorang pelajar saat menggelar perayaan Hari Ikan Nasional pertama di Jakarta, 30 November 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mulai menerapkan kebijakan pemerintah mengenai penyajian makanan lokal seperti aneka olahan singkong dalam rapat-rapat di lembaganya. Menurut Susi, tidak ada masalah jika menu rapat diganti dengan singkong. (Baca: Singkong Rebus Jadi Camilan Rapat Kementerian)

Susi mengatakan makanan dari umbi-umbian seperti singkong adalah sajian yang menyehatkan. Sebab, kata dia, singkong merupakan sumber karbohidrat yang murah namun kaya serat. "Enggak jadi masalah karena singkong lebih sehat, kan," kata Susi saat ditemui di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 1 Desember 2014.

Kebijakan penyajian makanan lokal dalam rapat yang diselenggarakan lembaga pemerintah disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Melalui surat bernomor 13 dan bertahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana, pada 20 November 2014, Yuddy menginstruksikan penyediaan singkong rebus, jagung rebus, combro, lemet, singkong urap, ubi rebus, dan makanan tradisional lain yang sejenis mulai 1 Desember mendatang dalam rapat. Selain itu, minuman yang disajikan hanya boleh kopi, teh, dan air mineral. (Baca: Wajibkan PNS Tes Urine, Ini Alasan Menteri Yuddy)

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menjalankan aturan itu. Kepada Tempo, Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Energi Saleh Abdurrahman mengatakan kebijakan itu bisa menekan anggaran makan 25-30 persen. "Coba dibandingkan, harga makanan boks (modern) dan menu tradisional berbeda jauh. Di situ, terjadi penghematan," katanya, Ahad, 30 November 2014.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saleh memberikan gambaran, pada setiap rapat, Biro Umum Kementerian Energi harus membelanjakan dana sekitar Rp 35.000 untuk menu makanan setiap orang. Duit itu biasanya digunakan untuk membeli camilan dalam boks yang relatif modern, seperti roti, risoles, dan lemper plus air mineral kemasan botol.

DEVY ERNIS | ROBBY IRFANI

Berita Terpopuler
Jokowi Diserang Media Malaysia, Ini Pembelaan Susi
Yorrys: Ical Bikin Partai Lapindo Jaya Saja 
Media Malaysia Berbalik Puji Jokowii

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KKP Sebut 46 Ribu Petambak Udang Terancam Kehilangan Mata Pencaharian

9 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono. TEMPO/Imam Sukamto
KKP Sebut 46 Ribu Petambak Udang Terancam Kehilangan Mata Pencaharian

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan sebanyak 46 ribu petambak udang terancam kehilangan pekerjaan karena persoalan antidumping udang.


Daftar Formasi CPNS KKP 2024 untuk Lulusan SMA hingga S2 dan Kisaran Gajinya

22 hari lalu

Pemerintah membuka 2.302.543 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2024.
Daftar Formasi CPNS KKP 2024 untuk Lulusan SMA hingga S2 dan Kisaran Gajinya

Berikut daftar lengkap formasi CPNS KKP 2024 untuk lulusan SMA, S1, dan S2 serta kisaran gajinya.


Mantan Kapolda Maluku Menjadi Dirjen Perikanan Tangkap, Ini Harapan KKP

33 hari lalu

Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melantik mantan Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Jumat 9 Agustus 2024. Istimewa
Mantan Kapolda Maluku Menjadi Dirjen Perikanan Tangkap, Ini Harapan KKP

Mantan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Lotharia Latif menjadi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).


Kementerian Kelautan dan Perikanan Bantah BRIN Soal Isu Jual Pulau Kecil di Indonesia

39 hari lalu

Sejumlah pria beraktivitas di Pantai Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa 3 Maret 2020. Sebanyak 69 WNI ABK Diamond Princess yang negatif corona rencananya akan diobservasi di pulau tersebut setelah melewati seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di KRI dr Soeharso. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Kementerian Kelautan dan Perikanan Bantah BRIN Soal Isu Jual Pulau Kecil di Indonesia

BRIN ungkap data soal 200 pulau dijual, Kementerian Kelautan dan Perikanan membantahnya.


9 Pulau di Indonesia yang Pernah Dijual di Situs Asing

39 hari lalu

Sejumlah wisatawan menikmati sore di Pulau Merak Kecil, Banten, Sabtu, 4 Oktober 2023 (TEMPO/Mila Novita)
9 Pulau di Indonesia yang Pernah Dijual di Situs Asing

Sejumlah pulau di Indonesia disebut-sebut dijual di situs asing.


Gagalkan Penyelundupan yang Lebih Besar Tahun Ini, KKP: Benih Lobster Seperti Narkoba Hidup

41 hari lalu

Polisi menunjukkan barang bukti berupa benih lobster saat pengungkapan kasus penyelundupan di Mako Polairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, Jumat, 17 Mei 2024. Korpolairud Baharkam Polri bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagalkan penyelundupan sekitar 91.246 ekor benih bening lobster (BBL) senilai Rp19,2 miliar yang berasal dari perairan di daerah Jawa Barat. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Gagalkan Penyelundupan yang Lebih Besar Tahun Ini, KKP: Benih Lobster Seperti Narkoba Hidup

Sepanjang semester pertama tahun ini saja, KKP telah gagalkan penyelundupan benih lobster senilai Rp 277 miliar, 30 persen melebihi sepanjang 2023.


Kementerian Ungkap Potensi Ekonomi 1.167 Lokasi Harta Karun di Laut Indonesia

43 hari lalu

Konferensi pers Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024. Tempo/Irsyan
Kementerian Ungkap Potensi Ekonomi 1.167 Lokasi Harta Karun di Laut Indonesia

Pemerintah sudah mengatur sistem bagi hasil temuan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) karena layaknya harta karun laut di Indonesia.


BRIN Sebut 200 Pulau Telah Dijual, Begini Respons Kementerian Kelautan dan Perikanan

43 hari lalu

Konferensi pers Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024. Tempo/Irsyan
BRIN Sebut 200 Pulau Telah Dijual, Begini Respons Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sebelumnya, BRIN mengungkap sudah ada lebih dari 200 pulau yang diprivatisasi dan diperjualbelikan di seluruh Indonesia.


Kirim Sampah Plastik Terbanyak ke Laut, KKP: Indonesia Turun dari Peringkat 2 ke 5 Dunia

44 hari lalu

Sampah plastik menumpuk di kawasan Pantai Kedonganan, Badung, Bali, Rabu 20 Maret 2024. Pantai Kedonganan dipadati sampah plastik kiriman yang terdampar terbawa arus laut yang mengganggu aktivitas warga dan nelayan setempat. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Kirim Sampah Plastik Terbanyak ke Laut, KKP: Indonesia Turun dari Peringkat 2 ke 5 Dunia

Menurut catatan Bank Dunia, Indonesia memproduksi sekitar 65,2 juta ton sampah plastik ke laut pada 2020.


5 Jenis Ikan yang Tidak Boleh Diburu, Termasuk Ikan Arwana dan Ikan Raja Laut

50 hari lalu

Ikan Arwana Emas. Wallpapertera.com
5 Jenis Ikan yang Tidak Boleh Diburu, Termasuk Ikan Arwana dan Ikan Raja Laut

Beberapa jenis ikan termasuk langka dan menjadi hewan yang dilindungi. Apa saja?