Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Basmi Mafia Migas, Ini Masukan untuk Faisal Basri  

image-gnews
Faisal Basri. TEMPO/Subekti
Faisal Basri. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta - Pengamat energi, Mamit Setiawan, meminta Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang dipimpin Faisal Basri untuk terjun ke lapangan, agar mengetahui pengelolaan sektor Migas dari hulu ke hilir. (Baca: Faisal Basri Jadi Ketua Tim Pembasmi Mafia Migas).

Menurut Mamit, hal pertama yang harus dilakukan adalah menginventarisasi masalah dan hal-hal yang menyuburkan praktek mafia dalam sektor Migas. Kemudian, kata dia, Faisal dan timnya harus segera bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberantas mafia melalui jalur hukum.

"Ini terpaksa dilakukan karena banyak yang memiliki kepentingan, dalam arti ikut terlibat sebagai mafia Migas," kata Mamit kepada Tempo, Ahad, 16 November 2014. (Baca: Pimpin Tim Anti Mafia Migas, Ini Kata Faisal Basri).

Mamit mengatakan, ada banyak tantangan yang bisa menjegal langkah Faisal. Sebab, kata dia, mafia Migas sudah menggurita hingga pada level pengambilan keputusan. Karena itu, kata Mamit, pembenahan yang harus dilakukan adalah melemahkan kekuasaan mafia Migas, membenahi praktek bisnis, dan menggandeng penegak hukum, "Karena banyak dugaan aparat kepolisian dan militer terlibat dalam kasus penyelundupan Migas," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mamit juga mengingatkan Faisal Basri untuk menyajikan data yang transparan dan akuntabel mengenai berapa transaksi di sektor Migas. Termasuk, kata dia, transparansi mengenai harga beli, biaya angkut, dan biaya produksi di kilang dalam negeri. "Jika perhitungannya hanya berdasarkan asumsi, akan menjadi celah bagi mafia untuk mengambil margin yang sangat tinggi," katanya. (Baca juga: Relawan Jokowi Kritik Kebijakan Menteri ESDM).


DINI PRAMITA

Berita Terpopuler
Ini Profil Mahasiswi yang Nyabu Bareng Dosen Unhas 

Ini Kesepakatan Kubu Jokowi-Prabowo Soal UU MD3 

Jokowi Kenalkan Blusukan di Forum G-20

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Sempat Ramai Dikabarkan akan Naikkan Rasio Utang 50 Persen dari PDB, Faisal Basri: Jangan Main-Main

6 hari lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.  Ke depan, Prabowo menyatakan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK, agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel. TEMPO/Subekti.
Prabowo Sempat Ramai Dikabarkan akan Naikkan Rasio Utang 50 Persen dari PDB, Faisal Basri: Jangan Main-Main

Faisal Basri mengkritik Prabowo Subianto yang sempat ramai dikabarkan bakal menaikkan rasio utang pemerintah dari 39 menjadi 50 persen dari PDB.


Faisal Basri Sebut BUMN Merugi Bisa Jadi Bom Waktu di Pemerintahan Prabowo

6 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Sebut BUMN Merugi Bisa Jadi Bom Waktu di Pemerintahan Prabowo

BUMN yang merugi bebani pemerintah dengan proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Bom waktu untuk pemerintahan Prabowo Subianto


BUMN Rugi karena Kereta Cepat Whoosh, Faisal Basri: Bom Waktu untuk Pemerintahan Prabowo

6 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
BUMN Rugi karena Kereta Cepat Whoosh, Faisal Basri: Bom Waktu untuk Pemerintahan Prabowo

Faisal Basri mengkritik proyek ambisius pemerintah yakni kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang akhirnya membuat BUMN merugi.


Faisal Basri Kritik KADI Pukul Rata BMAD Ubin Keramik: Seperti Jurus Pesilat Mabok

6 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Faisal Basri Kritik KADI Pukul Rata BMAD Ubin Keramik: Seperti Jurus Pesilat Mabok

Faisal Basri mengkritik Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) yang memukul rata Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) ubin keramik untuk semua jenis ukuran.


Faisal Basri Kritik BMAD 200 Persen untuk Produk Keramik Impor Cina: Penyelidikan KADI Tidak Memasukkan Faktor Covid

7 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Kritik BMAD 200 Persen untuk Produk Keramik Impor Cina: Penyelidikan KADI Tidak Memasukkan Faktor Covid

Ekonom senior Indef Faisal Basri mengkritik laporan penyelidikan KADI tentang Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) ubin keramik. Tak ada konteks Covid-19.


Terkini: Jokowi Sentil Pemda Hobi Belanja Barang Impor, Sultan HB X Komentari BUMN Tekstil Rumahkan Karyawan

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 Mei 2024.  Kegiatan ini menjadi langkah strategis mengakselerasi transformasi digital baik di tingkat pusat maupun daerah dan peluncuran GovTech Indonesia dengan nama INA Digital akan menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi Sentil Pemda Hobi Belanja Barang Impor, Sultan HB X Komentari BUMN Tekstil Rumahkan Karyawan

Berita terkini bisnis pada Rabu siang ini dimulai dari teguran Presiden Jokowi ke pemerintah daerah yang masih belanja banyak barang impor.


Faisal Basri soal Rencana Pemerintah Buat Family Office: Jangan Berkhayal

13 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri soal Rencana Pemerintah Buat Family Office: Jangan Berkhayal

Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) menanggapi rencana pemerintah membentuk family office atau kantor keluarga di Tanah Air.


Pemerataan Pembangunan Masih Tersentralisasi di Jawa, Faisal Basri: Gagal Total

49 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pemerataan Pembangunan Masih Tersentralisasi di Jawa, Faisal Basri: Gagal Total

Faisal Basri menyebut Pancasila mestinya tak hanya jargon, tapi pemersatu antardaerah.


Siapa Menteri Keuangan Prabowo-Gibran? Ini Kata TKN dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi

51 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Siapa Menteri Keuangan Prabowo-Gibran? Ini Kata TKN dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi

Nama calon Menteri Keuangan kabinet Prabowo-Gibran masih belum diumumkan. Dewan Pakar TKN dan Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi menyebut belum ada satu nama yang diputuskan.


Terpopuler: Ombudsman Minta Penjelasan Bea Cukai terkait Ramainya Polemik Barang Bawaan dari Luar Negeri, Subsidi Sepeda Motor Listrik Rp 7,3 Triliun

24 Mei 2024

Petugas bea cukai melakukan pemeriksaan dan mencocokkan dokumen barang-barang dari dalam peti kemas yang baru masuk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
Terpopuler: Ombudsman Minta Penjelasan Bea Cukai terkait Ramainya Polemik Barang Bawaan dari Luar Negeri, Subsidi Sepeda Motor Listrik Rp 7,3 Triliun

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menemui Dirjen Bea Cukai Askolani. Ia meminta penjelasan terkait polemik barang bawaan dari luar negeri.