Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lelang Jabatan Dirjen Pajak Mulai Dibuka  

image-gnews
Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Mardiasmo yang akan dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (TEMPO/Zulkarnain)
Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Mardiasmo yang akan dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (TEMPO/Zulkarnain)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo resmi membuka seleksi terbuka jabatan Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Seleksi terbuka beserta pengumuman pendaftaran mulai dicantumkan dalam halaman situs Kementerian Keuangan, www.kemenkeu.go.id atau www.seleksijabatan-terbuka.kemenkeu.go.id terhitung Rabu pagi, 12 November 2014. (Baca juga: Siapa Saja Panitia Lelang Jabatan Dirjen Pajak?)

"Kementerian Keuangan mengundang para pegawai negeri sipil baik pusat dan daerah yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri," kata Mardiasmo, melalui siaran persnya. Kesempatan seleksi terbuka ini dilakukan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenkeu yaitu eselon I-a dan I-b.

Sesuai keterangan yang tercantum dalam halaman situs Kementerian Keuangan, ditawarkan empat jabatan dalam proses seleksi terbuka ini. Jabatan tersebut yaitu Direktur Jenderal Pajak, Kepala BKF, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, serta Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara. (Baca juga: Ikut Lelang Jabatan Dirjen Pajak, Apa Syaratnya?)

"Direktur Jenderal Pajak dan Kepala BKF untuk eselon I-a, sedangkan Staf Ahli untuk eselon I-b," kata Mardiasmo. (Baca juga: KPK Ancam Perberat Hukuman Pengemplang Pajak)

Pendaftaran mulai dilakukan terhitung tanggal 12 November 2014 sampai dengan 21 November 2014 secara online. Para pendaftar dapat menemukan informasi seleksi terbuka melalui halaman situs www.kemenkeu.go.id atau www.seleksijabatan-terbuka.kemenkeu.go.id.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Juga, para pelamar dapat mengirimkan surat lamaran beserta dokumen persyaratan administrasi melalui alamat Kementerian Keuangan. Format pengiriman persyaratan administrasi tersebut yaitu, disampaikan dalam satu amplop tertutup dan ditujukan kepada Wakil Menteri Keuangan selaku ketua panitia seleksi melalui PO BOX 1000 JKP 10000, paling lambat 21 Nobember 2014 (cap pos).

MAYA NAWANGWULAN

Terpopuler
Menteri Susi Ternyata Pernah Jadi Buronan Polisi
Makna Politik Jokowi Diapit Obama dan Jinping
Bubarkan FPI, Gerindra: Ahok Bodoh atau Pintar?
Disuruh Geser Ahok, Fahrurrozi: Itu Darurat
Ahok Bimbang Laporkan Ketua FPI ke Polisi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Direktorat Jenderal Pajak Sanggah Dugaan Kebocoran Data Pribadi Wajib Pajak

6 jam lalu

Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Shutterstock
Direktorat Jenderal Pajak Sanggah Dugaan Kebocoran Data Pribadi Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengimbau masyarakat melaporkan dugaan kebocoran data DJP melalui kanal pengaduan resminya.


Jokowi Bongkar Penyebab Kebocoran Data NPWP: Karena Keteledoran Password

7 jam lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Jokowi Bongkar Penyebab Kebocoran Data NPWP: Karena Keteledoran Password

Jokowi buka suara terkait penyebab kebocoran data NPWP. Sebut karena ada keteledoran password.


Kebocoran Data NPWP, Pakar Keamanan Siber: Reputasi Indonesia di Mata Dunia Tercoreng

1 hari lalu

Kebocoran NPWP. (Bjorka/X)
Kebocoran Data NPWP, Pakar Keamanan Siber: Reputasi Indonesia di Mata Dunia Tercoreng

Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, menyayangkan peretasan data pribadi sejumlah 6,6 juta data NPWP yang menyerang DJP baru-baru ini.


Bangun Rumah Sendiri akan Kena Pajak 2,4 Persen, Ini Kriteria Bangunannya

3 hari lalu

Ilustrasi membangun rumah. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Bangun Rumah Sendiri akan Kena Pajak 2,4 Persen, Ini Kriteria Bangunannya

Pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 2,4 persen atas kegiatan membangun sendiri (KMS) mulai tahun depan atau 2025.


Pembangunan dan Renovasi Rumah Kurang dari 200 Meter Persegi Bebas Pajak

3 hari lalu

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, dalam acara ngobrol santai bersama media di Uncle Z Kopitiam, Jakarta Selatan, Rabu, 28 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Pembangunan dan Renovasi Rumah Kurang dari 200 Meter Persegi Bebas Pajak

Pembangunan dan renovasi rumah dengan luas kurang dari 200 meter persegi tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri (PPN


Begini Pola Penipu yang Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak

18 hari lalu

Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Shutterstock
Begini Pola Penipu yang Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mesti mencegah penipuan melalui email tagihan pajak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak.


Pemkab Banyuasin Lakukan Sertijab Bupati Hani S Rustam dan M. Farid

58 hari lalu

Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Lepas Sambut Penjabat Bupati Banyuasin H. Hani S Rustam, Periode September 2023-Juli 2024 dengan Pejabat Bupati Banyuasin Muhammad Farid, di Graha Sedulang Setudung Selasa 23 Juli 2024. Dok. Pemkab Banyuasin
Pemkab Banyuasin Lakukan Sertijab Bupati Hani S Rustam dan M. Farid

Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Lepas Sambut Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin di Graha Sedulang Setudung pada Selasa, 23 Juli 2024


Muhammad Farid Kini Jadi Penjabat Bupati Banyuasin

59 hari lalu

Dok. Banyuasin
Muhammad Farid Kini Jadi Penjabat Bupati Banyuasin

Hani berharap Farid dapat meneruskan program kerja yang telah dijalankan.


Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto Lantik 6 Pejabat Baru Polda Metro

3 Juli 2024

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoro melantik 6 pejabat baru di lingkungan kerja Polda Metro Jaya, Rabu, 3 Juli 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto Lantik 6 Pejabat Baru Polda Metro

Kapolda Metro Jaya mengambil sumpah jabatan 6 pejabat baru itu, hari ini.


Setoran Negara Turun, Sri Mulyani Umumkan APBN Defisit Rp 21 Triliun

24 Juni 2024

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono dan Budi Djiwandono saat melakukan konferensi pers  terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di kantor pusat Direktoral Jenderal Pajak, Jakarta, 24 Juni 2024. Tempo | Maulani Mulianingsih
Setoran Negara Turun, Sri Mulyani Umumkan APBN Defisit Rp 21 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 defisit Rp 21,8 triliun hingga Mei 2024.