Lelang Jabatan Dirjen Pajak Mulai Dibuka  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Mardiasmo yang akan dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (TEMPO/Zulkarnain)

    Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Mardiasmo yang akan dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (TEMPO/Zulkarnain)

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo resmi membuka seleksi terbuka jabatan Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Seleksi terbuka beserta pengumuman pendaftaran mulai dicantumkan dalam halaman situs Kementerian Keuangan, www.kemenkeu.go.id atau www.seleksijabatan-terbuka.kemenkeu.go.id terhitung Rabu pagi, 12 November 2014. (Baca juga: Siapa Saja Panitia Lelang Jabatan Dirjen Pajak?)

    "Kementerian Keuangan mengundang para pegawai negeri sipil baik pusat dan daerah yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri," kata Mardiasmo, melalui siaran persnya. Kesempatan seleksi terbuka ini dilakukan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenkeu yaitu eselon I-a dan I-b.

    Sesuai keterangan yang tercantum dalam halaman situs Kementerian Keuangan, ditawarkan empat jabatan dalam proses seleksi terbuka ini. Jabatan tersebut yaitu Direktur Jenderal Pajak, Kepala BKF, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, serta Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara. (Baca juga: Ikut Lelang Jabatan Dirjen Pajak, Apa Syaratnya?)

    "Direktur Jenderal Pajak dan Kepala BKF untuk eselon I-a, sedangkan Staf Ahli untuk eselon I-b," kata Mardiasmo. (Baca juga: KPK Ancam Perberat Hukuman Pengemplang Pajak)

    Pendaftaran mulai dilakukan terhitung tanggal 12 November 2014 sampai dengan 21 November 2014 secara online. Para pendaftar dapat menemukan informasi seleksi terbuka melalui halaman situs www.kemenkeu.go.id atau www.seleksijabatan-terbuka.kemenkeu.go.id.

    Juga, para pelamar dapat mengirimkan surat lamaran beserta dokumen persyaratan administrasi melalui alamat Kementerian Keuangan. Format pengiriman persyaratan administrasi tersebut yaitu, disampaikan dalam satu amplop tertutup dan ditujukan kepada Wakil Menteri Keuangan selaku ketua panitia seleksi melalui PO BOX 1000 JKP 10000, paling lambat 21 Nobember 2014 (cap pos).

    MAYA NAWANGWULAN

    Terpopuler
    Menteri Susi Ternyata Pernah Jadi Buronan Polisi
    Makna Politik Jokowi Diapit Obama dan Jinping
    Bubarkan FPI, Gerindra: Ahok Bodoh atau Pintar?
    Disuruh Geser Ahok, Fahrurrozi: Itu Darurat
    Ahok Bimbang Laporkan Ketua FPI ke Polisi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.